Jokowi berambisi mewujudkan Indonesia Emas pada 2045. Namun, pola yang dipakai tak jauh berbeda dengan Soeharto. Rezim Soeharto berhasil ditumbangkan, maka hanya ada satu kata bagi kemunculan Soeharto baru: “lawan!”
Riwanto Tirtosudarmo | Bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak 1980-2017 | Kini Peneliti Independen
Pada 17 Agustus 2045, Indonesia sebuah negeri kepulauan terbesar di dunia akan berusia 100 tahun. Selain Indonesia, pada hampir bersamaan terdapat negara-negara lain yang juga berusia 100 tahun, seperti Vietnam yang merdeka dari Perancis pada 1945, dan India yang merdeka dari Inggris pada 1947.
Perang Dunia kedua di Eropa berakhir dengan kemenangan tentara sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada 1945. Pada saat yang sama, pendudukan tentara Jepang di Indonesia 1942-1945 mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Namun, kekalahan Jepang setelah tentara sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 membuat Jepang menyerah pada 14 Agustus 1945, dua hari sebelum Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Belanda yang berusaha menguasai kembali Indonesia melalui agresi militernya harus menghadapi perlawanan bersenjata maupun diplomasi. Agresi militer itu berakhir dengan pengakuan kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949.
Berdirinya negara Indonesia melalui proses sejarah yang rumit dan menjadi bagian dari dinamika politik internasional yang berlangsung sangat cepat. Pada 1 Juni 1945, tiga setengah bulan sebelum proklamasi kemerdekaan, Bung Karno berpidato di depan sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI). BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio (Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.
Setelah tiga hari sebelumnya mendengarkan pidato-pidato dari tokoh-tokoh yang menjadi anggota sidang, seperti Ki Bagoes Hadikoesoemo, Mohamad Yamin, Liem Koen Hian dll, Bung Karno dalam pidatonya yang kemudian dirayakan sebagai hari lahirnya Pancasila itu, antara lain menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah sebuah jembatan emas; Di seberang jembatan, j e m b a t a n e m a s, inilah, baru kita l e l u a s a menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi. Bung Karno dalam pidato ini juga menyebutkan bahwa bumi Indonesia adalah kumpulan kepulauan yang membentang di antara dua samudra dan dua benua.
Batas wilayah Indonesia merupakan sebuah persoalan yang cukup pelik hingga hari ini. Tatkala Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 1949, West Papua (Irian Barat) merupakan wilayah yang masih dikuasai Belanda. Hatta, Sjahrir, dan Agus Salim termasuk yang berpendapat bahwa Irian Barat seharusnya bukan menjadi bagian dari Indonesia. Sementara, Soekarno dan Yamin berpendapat bahwa Irian Barat harus menjadi bagian dari Indonesia. Inilah yang kemudian menjadi persoalan politik yang baru ketika Soekarno mulai melancarkan upaya untuk mengembalikan Irian Barat.
Sekali lagi, melalui perlawanan bersenjata dan diplomasi, dan lagi-lagi dengan campur tangan Amerika Serikat, melalui sebuah proses panjang dan referendum di bawah pengawasan PBB, Irian Barat sejak 1969 menjadi bagian dari Indonesia. Proses dekolonisasi Irian Barat meskipun telah diakui oleh PBB terbukti masih menyisakan konflik yang berlangsung sampai hari ini.
Dalam hampir sepuluh tahun masa jabatannya sebagai presiden, Jokowi selalu mengingatkan bahwa Indonesia akan mencapai apa yang disebutnya sebagai Indonesia Emas pada 2045. Obsesi dan ambisinya untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur yang dinamakannya sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) menggambarkan akumulasi dari mimpinya itu.
Harus diakui, Jokowi bukan hanya pemimpi, tapi orang yang berusaha mewujudkan mimpinya. Pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu pusat kebijakannya memperlihatkan keseriusannya. Tidak ada cara lain mewujudkan Indonesia Emas pada 2045 selain membangun infrastruktur fisik yang menjadi sarana untuk merealisasikan apa yang dimimpikannya sebagai Indonesia Emas itu. Tetapi, apa yang sesungguhnya di kepala Jokowi, tak seorangpun tahu.
Dalam dua esai tentang dua tokoh masyarakat pinggiran, yang pertama Gunarti dari Komunitas Sedulur Sikep di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah; dan yang kedua Pangendum Tampung dari Komunitas Orang Rimba di Bukit Dua Belas, Jambi, saya menyinggung sosok Jokowi.
Pada esai tentang Gunarti (Mencari Indonesia 4: Dari Raden Saleh sampai Ayu Utami, halaman 117-121) saya menulis: Berangkat dari kesahajaan, Gunarti dan sedulur sikep bersama tetanga-tetangganya yang menghuni kawasan pegunungan kapur Kendeng terus menagih janji yang pernah diucapkan dari mulut Presiden Jokowi di Istana Negara untuk memerhatikan nasib mereka yang terancam oleh kehadiran pabrik semen. Amdal yang amburadul itu, jangan-jangan Presiden Jokowi memang sudah tidak ingat lagi akan janjinya. Beliau disibukkan oleh mimpinya sendiri akan “Indonesia Maju” mengejar ketinggalan dari negeri-negeri maju. Haruskah kita belajar dari sedulur sikep bahwa kemajuan bukan orang lain yang menentukan, tetapi hati kita sendiri?
Syahdan, esai soal Pangendum Tampung (Mencari Indonesia 4; Dari Raden saleh sampai Ayu Utami, halaman 225-228), saya menulis sebagai berikut: Presiden Jokowi, tak diragukan lagi, mampu memperlihatkan gesture dan gimmics yang memperlihatkan kedekatan secara fisik dengan wong cilik, dengan Orang Rimba, dengan sedulur sikep, dan dalam skala yang lebih besar dengan orang Papua. Akan tetapi, saya kira yang dibutuhkan lebih dari gesture dan gimmics, yang diperlukan adalah compassion, tetapi jangan-jangan itu yang tidak dimilikinya.
Jokowi, saya kira, adalah orang yang telah terperangkap oleh obsesi dan ambisinya sendiri. Betapapun indah mimpinya, dan betapapun telah diupayakan dengan kerja kerasnya yang tidak diragukan lagi, untuk mewujukannya, pilihan kebijakannya tidak mungkin mencapai apa yang dimimpikan oleh Bung Karno yang mengatakan kemerdekaan adalah sebuah jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Tentu tidak fair menyamakan Jokowi dengan Bung Karno. Keduanya pemimpi dalam dunia nyata yang berbeda.
Namun, yang menarik, Jokowi justru terbukti tidak berbeda dengan Soeharto yang harus mengumpulkan para naga (taipan, cukong, oligark) – orang-orang terkaya di negeri ini – ketika ingin membangun IKN. Jika Soeharto saat berkuasa mengumpulkan para naga ini dalam kelompok yang bernama kelompok Jimbaran, Jokowi mengumpulkan para naga ini dalam kelompok yang dikenal sebagai kelompok Aguan dan kawan-kawannya.
Jokowi kemudian memang terbukti tidak memiliki compassion untuk berani memihak wong cilik, seperti dibayangkan para pendukung awalnya. Jokowi memilih jalan termudah dan meneruskan “mode of governance” Soeharto: menadahkan tangannya kepada para taipan untuk mewujudkan obsesi dan ambisinya.
“Mode of governance” yang dipilihnya – meneruskan Soeharto – berarti mengejar pertumbuhan dan semakin meningkatkan ketimpangan. Tidak ada titik balik yang memungkinkannya untuk menuju Indonesia seperti yang dimimpikan Bung Karno: mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jika saat ini Jokowi memilih Prabowo dan anaknya, Gibran, untuk melanjutkan “mode of governance” yang diteruskannya dari Soeharto, tentu tak ada yang perlu diherankan.
Bila dahulu kaum pergerakan demokrasi berhasil menumbangkan Soeharto, dan saat ini semakin jelas Soeharto baru akan muncul, maka tidak ada kata selain “lawan!”(*)
