Menautkan fragmen ingatan di Asrama Daksinapati dengan serangan air keras, novel Namaku Alam menandai kedekatan sastra dan politik. Di tengah aroma Orde Baru, narasi ini menjahit oase kebudayaan era Ali Sadikin dengan trauma keluarga eks tapol. Ia menegaskan posisi politik: sebuah ingatan yang menolak merunduk di hadapan kekuasaan represif.
Riwanto Tirtosudarmo | Peneliti Independen
Pesan singkat itu muncul di layar ponsel dari seberang benua. Greg Poulgrain, sejarawan Australia yang belum lama ini mengupas luka lama lewat Blood and Silence (2025), tak mampu menyembunyikan kegelisahannya.
“Seems like the New Order is back …and the culprits are not caught!”
Kalimat Poulgrain bukan sekadar teori sejarah. Ia adalah reaksi atas kengerian yang baru saja menimpa Andrie Yunus di Jakarta. Beberapa hari lalu, tubuh staf KontraS berusia 27 tahun itu tersiram air keras oleh tangan-tangan gelap tak dikenal. Di kalangan aktivis, Andrie dikenal sebagai sosok yang gigih menyuarakan penolakan kembalinya militer ke ranah sipil. Serangan itu diduga kuat bukan kebetulan; ia adalah “sasaran tembak” bagi mereka yang merasa terganggu oleh suaranya.
Kekerasan ini seolah memanggil kembali ingatan pada sebuah momen di Malang, November 2023. Saat itu, di tengah perhelatan Borobudur Writer and Cultural Festival (BWCF), Leila S. Chudori membicarakan novelnya, Laut Bercerita. Di sela bedah buku yang mengulas penculikan aktivis 1998 tersebut, Leila menyelipkan sebuah kekhawatiran: jika Prabowo Subianto memenangi kursi presiden, represi model Orde Baru berisiko lahir kembali.
Ramalan itu menemui kenyataan. Prabowo menang, dan setelah setahun pemerintahannya, sulit untuk membantah bahwa aroma Orde Baru kian pekat. Saya tidak tahu pasti bagaimana perasaan Leila saat melihat ketakutan yang ia tuliskan—dan yang ia sampaikan di panggung festival itu—kini benar-benar menjelma.
Setelah meluncurkan Laut Bercerita yang mengabadikan perjuangan para aktivis menjatuhkan Soeharto pada Mei 1998, Leila menerbitkan novel terbarunya: Namaku Alam (2025). Saya membeli buku itu, namun sempat tersekat di tengah jalan. Entah karena rasa bosan yang perlahan menyusup atau distraksi kesibukan lain.
Baru ketika saya membukanya kembali, kenikmatan membaca itu sungguh terasa. Sebelumnya, saya telah melalap habis Pulang (2012)—novel yang tampaknya menjadi induk dari kisah Alam ini. Ada daya pikat tersendiri pada kisah para eksil di Paris dalam Pulang yang membuat saya tak mampu berhenti membacanya hingga tuntas. Sebaliknya, meski saya juga memiliki Laut Bercerita, buku itu masih menunggu penyelesaian. Saya harus mengakui, barangkali saya bukan pembaca yang tekun.
Menurut penulisnya, Namaku Alam adalah sebuah spin-off dari Pulang, yang kelak akan dituntaskan dalam sambungannya, Namaku Alam 2. Saya mulai benar-benar menikmati paruh kedua buku ini. Sosok Segara Alam—anak dari seorang tahanan politik yang namanya dipinjam Leila sebagai judul—terasa hidup karena ia bergerak dalam periode yang juga merupakan bagian dari hidup saya: Jakarta era 1970-an dan 1980-an.
Membaca novel ini seperti menyusuri kembali peta ingatan. Tempat-tempat seperti Percetakan Negara, Salemba, Kwitang, Cikini, Menteng, hingga keriuhan Blok M dan Kebayoran Baru adalah sudut-sudut kota yang saya kenal dengan baik. Lebih dari sekadar latar geografis, situasi politik sepanjang medio 70-an dan awal 80-an itu adalah masa-masa saat saya masih menjadi mahasiswa Universitas Indonesia, sedikit banyak menceburkan diri dalam riuh aktivisme.
Sepanjang dekade 1970-an, tercatat dua gelombang besar demonstrasi mahasiswa yang berbalik arah menentang Orde Baru. Gelombang pertama pecah pada 1974 dengan isu antimodal asing, terutama Jepang, yang mencapai puncaknya dalam Peristiwa Malari pada 15 Januari. Empat tahun berselang, pada 1978, gelombang kedua menyusul dengan tuntutan yang lebih tajam: Soeharto harus turun.
Aksi-aksi tersebut tidak berdiri sendiri. Ia berdenyut bersama berbagai kritik dan protes tokoh masyarakat serta barisan seniman. Ada “Petisi 50” yang digerakkan antara lain oleh mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin. Ada pula “Surat Keprihatinan” yang ditandatangani oleh para seniman seperti W.S. Rendra, serta deretan intelektual terkemuka. Di antara nama-nama itu, tiga senior saya di Leknas-LIPI turut menaruh tanda tangan: Taufik Abdullah, Melly G. Tan, dan Thee Kian Wie. Kehadiran mereka mencerminkan betapa luasnya keresahan masyarakat terhadap situasi politik yang kian represif saat itu.
Di tengah kuku Orde Baru yang mulai menancap itulah, Ali muncul sebagai sebuah keajaiban. Ia menjelma sebagai gubernur progresif dengan berbagai program inovatif yang melampaui zamannya. Salah satu warisannya adalah Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) Taman Ismail Marzuki (TIM). Dibangun di atas bekas tanah milik pelukis legendaris Raden Saleh di Cikini, TIM terbukti menjadi sebuah oase. Di sanalah, kreativitas kesenian dan kebudayaan tumbuh dengan bebas.
Di pusat kesenian itu, berdiri gedung-gedung teater yang jauh dari kesan mewah, namun memancarkan aura artistik. Ada teater terbuka di bawah langit Jakarta, teater tertutup yang intim, ruang pameran, hingga sanggar-sanggar. Di sana pula studio seni rupa, wisma seni, hingga sebuah planetarium. Letaknya yang strategis di jantung kota seolah mengundang siapa saja untuk sekadar mampir dan mencecap pentas seni.
TIM pada masa itu adalah panggung bagi para raksasa. Kita bisa menyaksikan denting jazz dari Jack Lesmana, ledakan drama dari Bengkel Teater Rendra, ketelitian Teater Populer Teguh Karya, hingga kedalaman Teater Kecil Arifin C. Noer. Layar-layar di sana memutar karya Sjuman Djaya dan Ami Prijono, sementara dinding galeri memajang sapuan kuas Rusli dan Hardi, bersahutan dengan pekik pembacaan puisi Sutardji Calzoum Bachri.
Tak berhenti pada panggung pertunjukan, Ali juga meletakkan fondasi bagi masa depan dengan membangun Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ)—yang di kemudian hari bertransformasi menjadi Institut Kesenian Jakarta (IKJ)—sebuah kawah candradimuka bagi anak-anak muda yang memilih seni sebagai jalan hidup.
Namun, di balik geliat kreativitas tersebut, bayang-bayang represi politik tetap menghantui mereka yang dianggap “berseberangan” dengan penguasa. Suasana kontras inilah yang digambarkan dalam novel Namaku Alam. Sebagai kelanjutan dari Pulang, novel Namaku Alam mengisahkan seorang anak tahanan politik yang tumbuh sebagai remaja di tengah situasi politik yang represif. Segala hal berbau komunis dipandang sebagai musuh yang harus dibasmi.
Di masa ini pula, novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer terbit dan langsung diberedel. Novel pertama dari Tetralogi Buru ini kemudian beredar luas secara sembunyi-sembunyi dalam bentuk fotokopi. Situasi politik tahun 1970-an dan 1980-an itulah yang menjadi latar sekaligus konteks bagi Namaku Alam.
Namun, sejarah Jakarta di masa itu tak hanya berisi represi. Kota ini memiliki Ali yang mengembangkan Jakarta menjadi antitesis dari Orde Baru—salah satunya melalui Taman Ismail Marzuki, tempat kreativitas seni dan budaya mekar dengan pesat. Leila adalah penulis, dan kemudian wartawan, yang tumbuh besar dalam ekosistem politik dan budaya seperti ini.
Bagi saya, yang saat itu menyusuri hari sebagai mahasiswa Universitas Indonesia dan bermukim di Asrama Daksinapati, Rawamangun, membaca Namaku Alam seperti diajak melintasi lorong waktu. Saya bernostalgia pada sebuah masa yang, di balik segala ketegangan politiknya, sesungguhnya sangat mengasyikkan untuk dikenang.
Melalui riset mendalam, Leila berhasil menghidupkan sebuah fiksi yang menyentuh sisi paling kelam dari batin seorang anak tahanan politik. Dalam tidurnya, tokoh ini kerap didatangi bayang-bayang sang ayah—sosok yang mati dieksekusi setelah upaya pelariannya dari kejaran tentara dan intel berakhir tragis.
Segara Alam, sang tokoh utama, dibekali Leila dengan kemampuan ingatan fotografis (photographic memory) yang membuatnya menonjol dengan kecerdasan di atas rata-rata. Tak berhenti di sana, ia digambarkan sebagai remaja bertubuh tinggi besar, berwajah tampan, dan pemegang sabuk hitam karate. Lengkaplah sudah sosok Segara Alam sebagai seorang pahlawan dengan kompleksitas kejiwaan. Di satu sisi, ia membawa beban sejarah keluarga yang dicap komunis. Pada sisi lain, ia menjadi idola karena intelektualitas dan ketangguhan fisiknya.
Setelah melewati separuh buku yang bagi saya terasa sedikit menjemukan, narasi mulai memikat. Pemicunya adalah kepindahan Segara Alam bersama dua sahabatnya, Bimo dan Trimulya, ke sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan bernama SMA Putra Nusa.
Oleh Leila, SMA Putra Nusa dikonstruksi sebagai sebuah institusi pendidikan yang ideal—sebuah ruang di mana para siswa diberi kedaulatan penuh untuk mengasah potensi intelektual dan sosial mereka. Di antara beragam pilihan ekstrakurikuler yang tersedia, ada satu yang menjadi jantung perlawanan pemikiran: “Para Pencatat Sejarah” (PPS). Di sinilah Alam dan kawan-kawannya menemukan panggung untuk mengembangkan nalar kritis terhadap sejarah negeri yang mereka yakini telah dimanipulasi oleh negara, terutama yang berkelindan dengan tragedi 1965.
Di titik ini, Leila menunjukkan kepiawaiannya menjahit rasa ingin tahu remaja yang meluap terhadap sejarah kelam negeri dengan getar percintaan anak SMA era 1970-an dan awal 1980-an. Novel ini sebentuk rekaman zaman tentang remaja Jakarta dengan bahasa prokemnya.
Namun, muncul sebuah tanya: bagaimana remaja yang tumbuh di luar Jakarta—katakanlah di pedalaman Kalimantan atau Papua—menyerap narasi ini? Di dekade 2020-an ini, mampukah kita membayangkan bahwa dialek “gaul” Jakarta seperti elo-gue atau bokap-nyokap benar-benar merambah dan menjadi bahasa pergaulan remaja di seantero Nusantara?
Hanya ada satu hal yang terasa sedikit mengganjal bagi saya sebagai pembaca. Dalam sebuah sesi diskusi kelompok “Para Pencatat Sejarah” (PPS), para siswa tersebut mengupas sosialisme dan kapitalisme dengan begitu fasih—seolah-olah karya-karya Karl Marx sudah menjadi kudapan harian mereka. Entahlah, barangkali saya yang tertinggal zaman, tetapi diskusi itu memang terasa melampaui kewajaran remaja pada umumnya.
Di sinilah mungkin letak kepiawaian Leila. Barangkali setelah berdiskusi intens dengan Robertus Robet—intelektual yang menjadi salah satu narasumber risetnya—Leila sengaja menyuntikkan kecanggihan berpikir tersebut sebagai “bumbu penyedap”. Percakapan itu seolah menjadi magnet bagi remaja masa kini yang menjadi target pasar novel ini; sebuah tawaran tentang betapa kerennya menjadi muda, kritis, dan berpengetahuan luas.
Leila, seperti halnya Pramoedya, menulis novel bukan sekadar mengejar angka penjualan. Karyanya adalah upaya menumbuhkan kembali nalar kritis anak muda di saat lembaga pendidikan—baik sekolah menengah maupun perguruan tinggi—kian menjadi lahan subur bagi otak-otak yang tumpul. Sekolah seolah berubah menjadi pabrik pencetak tenaga kerja pragmatis; kelas menengah yang hanya ingin bekerja apa saja, tanpa sikap kritis, dan menganggap sejarah tak lagi penting.
Melalui sosok Segara Alam, Leila menyuguhkan sebuah perlawanan politik terhadap kekuasaan yang otoriter dan represif. Ketika banyak orang memilih “tiarap” dan membiarkan diri terhegemoni, nalar kritis harus tetap dirawat. Namaku Alam, sebagaimana Bumi Manusia, bukanlah sekadar cerita. Ia adalah sebuah posisi politik: politik perlawanan, politik untuk menolak merunduk—sebuah resistance politics.
Belum lama ini, saya menyambangi Gramedia Matraman untuk mencari Blood and Silence karya Poulgrain (Penerbit Buku Kompas, 2025). Kabarnya, buku tipis setebal 100 halaman itu memuat data baru tentang Peristiwa 1965. Namun, ada pemandangan menarik saat saya menelusuri rak: buku-buku bertema 1965 berderet rapi, bahkan karya-karya Tan Malaka pun terpampang jelas. Saya bertanya-tanya dalam hati: apakah narasi “kiri” kini sedang laku keras di pasar literasi kita?
Buku Poulgrain sendiri menawarkan perspektif yang memikat. Ia menautkan tragedi 1965 dengan rangkaian peristiwa sebelumnya, mulai dari konfrontasi dengan Malaysia hingga upaya perebutan Irian Barat yang berpuncak pada Pepera 1969. Dalam benang merah sejarah ini, Poulgrain menyoroti peran tokoh-tokoh yang sama, dengan satu nama yang muncul sebagai aktor sentral: Soeharto.
Sebagaimana telah saya ulas, Leila—layaknya Pramoedya—melahirkan novel-novel yang secara hakiki politis. Melihat popularitas karya Leila yang terus dicetak ulang, saya menduga sebagian besar pembacanya adalah remaja dan anak muda. Fenomena ini, ditambah dengan kian diminatinya pemikiran Tan Malaka di rak-rak toko buku, memberikan kita alasan untuk tidak berkecil hati.
Meski mungkin mereka tetap menjadi minoritas di tengah lautan penduduk negeri terbesar keempat di dunia ini, generasi milenial, Gen-Z, dan seterusnya terbukti masih merawat ingatan. Melalui novel-novel dengan nalar kritis, sejarah tidak hanya sekadar dihafal, tetapi digugat dan dibaca kembali.(*)
