Gelar Profesor Kehormatan Fadli Zon dan klaim Indonesia sebagai episentrum peradaban dunia adalah sebuah oksimoron yang membenturkan glorifikasi masa lalu dengan dekadensi akademik. Di balik deretan salindia arkeologis Fadli, tersimpan upaya membangun narasi kebesaran yang bersifat retoris demi memuaskan obsesi patriotisme rezim Prabowo Subianto. Narasi “Indonesia Raya” ini terbentur realitas literasi yang buncit, ekonomi yang melemah, serta kegelisahan generasi muda yang memilih “kabur aja dulu”. Membenturkan pemikiran artefaktual Fadli dengan rasionalitas Barat ala Sutan Takdir Alisjahbana atau kritik jujur Max Lane menyingkap sebuah konundrum: bahwa proyek penulisan ulang sejarah dan identitas nasional hanyalah instrumen politik banal untuk membius publik dan menutupi kondisi bangsa yang sedang kedodoran.
Riwanto Tirtosudarmo | Peneliti Independen
Gelar profesor kehormatan kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon oleh Universitas Nasional (Unas) Jakarta tak perlu dihiraukan. Alasannya jelas: dalam sepuluh tahun terakhir, gelar akademik di Indonesia seperti barang obral. Apa yang terjadi di Kampus Unas pada 11 Februari lalu adalah kelumrahan. Itu potret nyata kemerosotan dunia akademik kita.
Mengapa para politisi begitu haus akan gelar akademik? Apakah mereka merasa kurang terpandang tanpa sebutan profesor atau doktor?
Meningkatnya permintaan gelar dari kalangan politisi membuka ruang transaksi politik. Kampus melihat peluang untuk mendekat kepada penguasa demi keuntungan tertentu. Kondisi ini membuat dunia akademik kian menjauh dari cita-cita republik yang seharusnya menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
Di tengah dekadensi akademik yang memprihatinkan, pidato Fadli yang ingin mengangkat derajat bangsa sebagai pusat peradaban dunia terasa seperti oksimoron. Fadli dikenal punya minat besar pada seni dan budaya—mulai dari koleksi keris hingga mendirikan Rumah Puisi di Sumatra Barat. Kedekatannya dengan Presiden Prabowo dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo—seorang filantropis budaya—membuat penunjukannya sebagai Menteri Kebudayaan mudah dipahami.
Dalam pidatonya sebagai profesor kehormatan, Fadli memaparkan puluhan salindia (slides) berisi temuan filologis dan arkeologis untuk membuktikan Indonesia sebagai episentrum peradaban dunia. Meski sepintas tampak meyakinkan, jika ditelaah lebih dalam, paparannya lebih berupa klaim kebesaran bangsa yang bersifat retoris ketimbang akademis.
Peninggalan purba seperti lukisan gua di Sulawesi atau fosil di Sangiran memang signifikan. Namun, temuan itu tidak serta-merta bisa menjadi dasar argumen bahwa Indonesia adalah pusat peradaban dunia. Sebagai orang Indonesia, saya tentu bangga jika klaim itu benar. Namun, saya meragukan argumentasi Fadli. Serangkaian salindia itu tak lebih dari pernyataan politik untuk membangun narasi kebesaran bangsa demi kepentingan rezim yang berkuasa.
Ibarat pepatah, Fadli sebenarnya sedang menegakkan benang basah. Klaimnya terasa mustahil mengingat fakta bahwa tingkat literasi dan pendidikan Indonesia selalu berada di urutan buncit. Bahkan, muncul gejala “kabur aja dulu” di kalangan milenial dan Gen Z sebagai bentuk kegelisahan atas masa depan yang tak pasti.
Kesenjangan ini mengingatkan saya pada Max Lane. Dalam wawancara dengan Majalah Tempo (2 Februari 2026), penulis Indonesia, Unfinished Nation itu menyebut bahwa bangsa Indonesia seharusnya bercermin dan menyadari bahwa negerinya sesungguhnya miskin. Ia memandang bahwa perlu debat publik yang jujur antara masyarakat dan pemerintah mengenai arah ideologi politik-ekonomi kita.
Saya kira pandangan Lane ada benarnya. Bangsa ini membutuhkan peta jalan yang jelas. Tanpa itu, kita hanya akan terjebak dalam konundrum—sebuah situasi membingungkan yang tidak menentu.
Kondisi ini pula yang saya tangkap saat menonton video lama acara peluncuran kembali Yayasan Padi dan Kapas (28 Juli 2025). Yayasan ini didirikan oleh Sjahrir—akrab dipanggil Ciil—seorang ekonom lulusan Harvard sekaligus aktivis angkatan ’66. Setelah peristiwa Malari 1974, Ciil dan Hariman Siregar dipenjara karena dianggap menggerakkan protes besar terhadap Orde Baru.
Dalam talk show peringatan pemikiran Sjahrir tersebut, hadir tokoh-tokoh papan atas yang merupakan trend setter Indonesia saat ini. Topik bahasannya serius: akal sehat dan keadilan sosial. Namun, begitulah kenyataannya: persoalan mendasar hanya dikemas secara superfisial. Para tokoh tersebut mengakui akal sehat diperlukan, namun tidak ada upaya sungguh-sungguh. Akibatnya, Indonesia terus dirundung konundrum—keadaan serba tak pasti dan membingungkan. Realitas inilah yang menjadi penting untuk menguji orasi Fadli ihwal Indonesia sebagai episentrum peradaban dunia.
Upaya menyejajarkan Fadli dengan Sutan Takdir Alisjahbana (STA) – pendiri Universitas Nasional – juga terasa berlebihan. Gelar profesor kehormatan itu diberikan tepat pada ulang tahun STA ke-117 (11 Februari 2026). Padahal, STA adalah filsuf, penyair, dan pemikir yang karya-karyanya tetap relevan diperdebatkan hingga kini. Salah satu pemikiran terkenalnya adalah desakan agar Indonesia berpaling ke Barat karena Timur dianggapnya telah dekaden.
Betapa lucu jika Fadli, yang sibuk menggali artefak untuk mengklaim Indonesia sebagai pusat peradaban, disejajarkan dengan STA yang justru bersikukuh agar kita berkiblat ke Barat. Tentu Fadli berhak mengoreksi pikiran STA yang Barat-sentris—sebagaimana yang dilakukan Edward Said atau para akademisi kelompok sub-altern studies. Namun, pertanyaannya: apa karya nyata yang telah dihasilkan Fadli selain menjadi politisi kolektor keris, pembangun rumah puisi, dan kini menjabat Menteri Kebudayaan?
Sejak menjabat Menteri Kebudayaan, Fadli memiliki sebuah mantra yang sering diucapkannya dengan mata berbinar: “reinventing Indonesian identity”. Fadli, yang meraih doktor sejarah dari FIB Universitas Indonesia (UI) dengan disertasi tentang pemikiran Hatta, memang dikelilingi mentor sejarah: Profesor Iskandar dan Profesor Susanto Zuhdi. Para pembimbingnya kini memimpin proyek penulisan sejarah nasional baru yang diklaim “Indonesia-sentris.”
Jadi, apa sebenarnya maksud dari mantra tersebut?
Setidaknya, publik bisa melihat dua proyek utamanya: penulisan ulang sejarah nasional dan pidato pengukuhannya di Unas yang mengklaim Indonesia sebagai episentrum peradaban dunia. Keduanya adalah upaya Fadli menerjemahkan ambisi rezim Prabowo Subianto. Sebagai presiden berlatar belakang militer dan patriotisme kuat, Prabowo memiliki obsesi—atau mungkin ilusi—bahwa Indonesia adalah negeri yang penuh kebesaran. Fadli memahami hal itu. Mantranya adalah jawaban untuk memuaskan narasi “Indonesia Raya” milik sang presiden.
Ada kemiripan antara ambisi ini dengan slogan “Make America Great Again” (MAGA) milik Donald Trump. Bedanya, Amerika Serikat memang sudah lama menjadi kekuatan super, meski kebijakan Trump kini dianggap mengancam prinsip konstitusi mereka. Sementara di Indonesia, setahun pemerintahan Prabowo justru memperlihatkan ambisi besar yang tak didukung kenyataan. Terjadi kontradiksi internal yang mengkhawatirkan: ada target pertumbuhan ekonomi 8 persen di tengah melemahnya nilai rupiah dan daya saing global. APBN pun kian berat menanggung berbagai proyek populis yang bermasalah.
Dalam situasi ini, Fadli memikul tugas berat: mengonstruksi narasi yang mampu membius publik demi menutupi realitas bangsa yang sedang “kedodoran”. Pidatonya di Unas adalah bagian dari upaya membangun narasi kebesaran tersebut. Namun, klaim sepihak dan argumen retorisnya justru menjadi oksimoron—sesuatu yang di dalamnya penuh kontradiksi.
Proyek “reinventing Indonesia” lainnya, yakni penulisan kembali sejarah nasional, pun tampak keropos. Di mata publik, hal ini sulit disembunyikan sebagai proyek politik yang banal. Meski Soeharto akhirnya diberi gelar pahlawan nasional, ingatan kolektif masyarakat tentang sejarah kelam Orde Baru terlalu kuat untuk sekadar diputarbalikkan.(*)
