Di Bandar Lampung, pelemahan rupiah tidak hadir sebagai peristiwa tunggal, melainkan tekanan yang pelan-pelan mengubah cara orang bertahan hidup. Di tengah klaim ekonomi yang tumbuh, pasar bergerak dengan logika berbeda: harga berganti, pembeli mengurangi jumlah belanja, dan pedagang menyesuaikan lewat penyusutan. Di warung nasi rames Siti Rohaya, penyesuaian itu menjadi sangat konkret: ukuran tempe diperkecil, kenaikan seribu rupiah ditahan, dan porsi diatur agar pelanggan tetap datang. Dalam kondisi ini, stabilitas ekonomi tidak menghapus tekanan, tetapi memindahkannya ke meja makan, timbangan pedagang, dan keputusan harian.
Siti Rohaya mengangkat sepotong tempe goreng dengan dua jarinya. Persegi panjang, kuning keemasan, dengan sudut-sudut yang lebih cepat renyah ketika terkena minyak panas.
Ia menahannya sebentar di depan wajah.
“Ini dua senti lebih kecil dari biasanya, Mas.”
Kalimat itu tidak terdengar seperti keluhan. Lebih seperti catatan kecil dari sebuah krisis yang tak pernah diumumkan.
Di warung nasi ramesnya, kenaikan harga tidak selalu datang sebagai angka. Kadang, ia hadir dalam ukuran tempe yang diperkecil diam-diam, agar pelanggan tidak merasa harga makan siang mereka berubah.
Setiap pagi, nasi putih mengepul di atas termos. Ayam goreng, tempe orek, ikan asin, telur balado, dan sayur bening berjajar di meja panjang yang hampir tak berubah selama dua puluh tiga tahun terakhir. Pelanggan datang seperti biasa: pekerja bangunan, sopir, mahasiswa, karyawan toko.
Dari luar, kedai itu tampak baik-baik saja.
Di baliknya, Siti sedang menghitung cara bertahan hidup.
Beras naik. Minyak goreng juga. Gula, tepung, kecap, ayam, dan hampir semua yang ada di meja makannya itu datang dengan harga yang lebih tinggi.
“Bingung, Mas,” ujarnya.
Bukan keluhan yang berhenti di kata itu. Lebih seperti hitungan yang terus berulang: mana yang masih bisa ditahan, mana yang harus dinaikkan, dan mana yang diam-diam harus diperkecil agar pelanggan tidak merasa terlalu kehilangan.
Nasi telur—menu paling terjangkau bagi pekerja bangunan dan mahasiswa—akhirnya naik dari Rp10.000 menjadi Rp11.000.
Seribu rupiah.
Ia memikirkan angka itu berminggu-minggu.
Bagi sebagian orang, seribu rupiah mungkin nyaris tak terasa. Bagi pelanggan warungnya, itu bisa menjadi alasan untuk pindah tempat makan.
Ayam goreng tetap ia biarkan di harga Rp18.000.
“Takut pelanggan lari,” kata Siti.
Maka, yang tersisa dari usaha itu bukan lagi sekadar untung atau rugi. Tapi, kemampuan untuk mengulang hari: membeli beras lagi, mengisi minyak lagi, membayar gas, lalu membuka pintu esok pagi.
Tidak ada yang benar-benar tersisa. Tidak ada tabungan. Tidak ada simpanan untuk keadaan darurat. Tidak ada ruang untuk membayangkan masa depan terlalu jauh.
Siti pernah melewati 1998.
Ia masih ingat bagaimana harga berubah, bahkan sebelum hari selesai. Orang-orang ke pasar dengan wajah tak tenang. Warung-warung kecil bertahan dengan cara sederhana: mengurangi, menunda, atau berutang.
Waktu itu ia masih muda, baru mulai berdagang.
Siti belajar satu hal: krisis biasanya punya nama.
Moneter. Reformasi. Pandemi.
Orang tahu apa yang sedang terjadi, dan setidaknya bisa berharap akan ada akhirnya. Kali ini, berbeda.
“Semua mahal, tapi tidak ada yang bilang kenapa, tidak ada yang bilang sampai kapan.”
Setiap dini hari, Siti pergi ke Pasar Pasir Gintung. Di sana, harga tidak sekadar berubah. Ia lahir.
Pasar itu berdiri sejak awal 1980-an, menjadi salah satu denyut perdagangan tertua di Bandar Lampung. Di lorong-lorongnya, pedagang nasi, pemilik warung, hingga pengecer kecil bertemu dalam ritme yang sama: membeli, menghitung, dan menyesuaikan ulang hidup sebelum matahari naik penuh.
Siti tak melihat pasar itu sebagai tempat belanja. Ia melihatnya sebagai tempat di mana keputusan di warungnya dibuat lebih dahulu oleh orang lain.
Di salah satu sudut lorong, di antara karung gula dan tumpukan minyak goreng, Satira sudah duduk sejak lampu pasar belum sepenuhnya padam. Ia tidak menunggu pembeli pertama. Ia meniti hari mulai bergerak.
Pada jam yang sama, pembeli di pasar ini mulai mengubah kebiasaan: sebelum sampai ke lorong Satira, mereka lebih dahulu berhenti di tempat lain, menghitung ulang apa yang benar-benar mampu dibawa pulang.
“Pelanggan yang biasanya belanja sekilo sekarang setengah kilo,” ujarnya.
Perubahan itu tidak datang sebagai kejutan. Ia datang sebagai pola yang menetap dalam tiga tahun terakhir.
Harga barang terus naik dan hampir tidak pernah benar-benar turun. Sejumlah pedagang menyebutnya bukan lagi “naik harga”, tetapi “ganti harga”—karena tidak ada titik kembali.
Minyak goreng biasa yang semula Rp17.000 kini Rp22.000. Minyak premium naik lebih tinggi lagi, Rp80.000 per liter. Tepung yang tadinya Rp7.000 sekarang Rp10.000 per kilogram. Gula, beras, kedelai, dan kecap rata-rata naik Rp4.000 sampai Rp8.000.
Di titik-titik lain dalam rantai yang sama, pola itu berulang di warung-warung makan—tempat Siti mengurangi ukuran tempenya agar harga tak tampak berubah.
Bagi Satira, kondisi sekarang bahkan terasa lebih berat dibandingkan krisis moneter 1998 maupun pandemi Covid-19.
“Saya bingung. Di televisi, ekonomi dibilang baik-baik saja, tapi pembeli makin sepi dan harga barang naik terus.”
Keluhan Satira tidak berhenti di ujung lorong. Ia menyebar bersama arus pembeli yang keluar masuk pasar, terbawa plastik kresek, karung belanja, dan timbangan yang terus bergeser angka kecilnya.
Di luar pasar itu, jalan menuju Pasar Tugu mulai ramai. Suranto berdiri di antara cabai, bawang, tomat, dan wortel. Tangannya sibuk, tapi keranjang pembeli bergeming. Ia menyebutnya “ngap-ngapan”—bertahan di tengah sayur yang tetap datang, tapi pembeli menyusut.
Suranto mulai menghafal ulang harga bukan dari daftar, melainkan dari sisa yang dibawa pulang pedagang kecil: ongkos angkut yang naik, BBM nonsubsidi yang ikut menekan, dan solar subsidi yang tidak selalu hadir ketika dibutuhkan.
“Ujung-ujungnya semua kena ke harga barang,” ujarnya, seperti menyebut sesuatu yang sudah lebih dahulu terjadi di luar lapaknya.
Arus yang sama bergerak ke selatan.
Di Pasar Jatimulyo, palawija dan hortikultura dari berbagai daerah Lampung bertemu sebelum menyebar lagi ke warung-warung kecil. Di sana, Suwarti melihat bukan sekadar barang berpindah tangan, tetapi ritme yang melambat. Omzet turun, pembelian mengecil, sementara harga naik pelan-pelan.
Di sela transaksi, ia menyebut satu hal yang tidak langsung terkait pasar: Makan Bergizi Gratis. Sebagian pedagang terbantu, tetapi tidak semua ikut bergerak. Ada yang mendapat aliran, ada yang justru kehilangan arus. Perputaran itu tidak merata, hanya muncul di titik-titik tertentu.
“Saya dapat manfaatnya, tapi kasihan yang lain, dagangannya enggak laku,” kata Suwarti.
Di lapak ayam, potongan daging yang berpindah tangan juga mengikuti pola serupa. Ayam potong ukuran 1,7 kg yang semula Rp45 ribu kini Rp55 ribu per ekor. Di belakangnya, harga pakan dan plastik pembungkus ikut naik, menekan dari arah yang sama.
Di pasar-pasar itu, keluhan datang dari arah berbeda, tetapi bermuara pada hal yang sama: harga terus naik, pembeli makin hemat, dan keuntungan kian tipis.
Di antara percakapan tentang minyak goreng, ayam potong, hingga plastik pembungkus, satu kata mulai sering muncul—di layar televisi, gawai, juga di sela obrolan pedagang: rupiah.
Pada Jumat, 15 Mei 2026, rupiah jatuh ke Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Itu menjadi titik terlemah sepanjang sejarah Indonesia, melampaui krisis moneter 1998 yang berada di kisaran Rp16.680 per dolar.
Penurunan itu bukan kejutan. Ia adalah kelanjutan dari lengkung panjang: Rp13.895 (2021), Rp15.738 (2022), Rp16.855 (2025), hingga akhirnya Rp17.600 (2026).
Bagi Siti, Satira, Suranto, atau Suwarti, angka-angka itu tidak hadir sebagai grafik. Ia masuk lewat hal yang lebih dekat: minyak yang sedikit lebih mahal, ayam naik beberapa ribu, plastik pembungkus yang berubah harga tanpa peringatan.
Di lapak mereka, dampaknya tidak pernah disebut “nilai tukar.” Ia hadir sebagai keputusan harian: menaikkan seribu rupiah, mengurangi setengah kilo, atau menahan harga sambil menahan rugi.
Secara makro, pelemahan rupiah berarti tekanan impor dan kenaikan harga barang. Sebagian besar komoditas di pasar tradisional—dari kedelai, gandum, gula, susu, hingga pakan ternak—masih bergantung pada bahan baku impor.
Ketika para pedagang mengeluh, pemerintah justru menyebut kondisi ekonomi relatif kuat. Bahkan, Badan Pusat Statistik melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen. Sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih diklaim menopang pertumbuhan.
Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat satu pola yang bergerak ke arah berlawanan. Lima puluh triliuner negeri ini memiliki kekayaan setara dengan sekitar lima puluh juta penduduk.
Dalam periode 2019–2025, kekayaan mereka naik hampir dua kali lipat: dari Rp2.508 triliun menjadi Rp4.651 triliun.
Angka itu tak pernah masuk ke kedai Siti. Tapi, ia bergerak dalam sistem yang sama yang menentukan harga di meja makannya.
Lebih dari separuh kekayaan mereka berasal dari industri ekstraktif: batu bara, sawit, nikel. Di sini, ekonomi tak hanya tumbuh. Ia terkonsentrasi.
Ekonom Universitas Mercu Buana Yogyakarta Awan Santosa melihat pola ini bukan kebetulan, tetapi sebagai struktur. Dalam sistem seperti ini, krisis tidak menyebar merata. Ia selalu mengalir ke bawah.
Ketika rupiah melemah, harga naik di bawah. Tetapi, pada saat yang sama, sektor berbasis ekspor justru mendapat keuntungan dari penguatan nilai tukar terhadap dolar.
“Yang menanggung beban rakyat kecil, yang menikmati keuntungan kelompok besar,” kata Awan.
Ia menyebut akar persoalan bukan sekadar fluktuasi, tetapi desain ekonomi yang tidak demokratis. Negara, dalam situasi krisis, cenderung hadir di satu titik: menjaga stabilitas sistem keuangan.
Intervensi valuta asing, kebijakan suku bunga, hingga pengelolaan pasar obligasi bekerja untuk menenangkan pasar. Tetapi di luar itu, penyesuaian terjadi di tempat lain: ukuran tempe, porsi makan, jumlah belanja.
Awan menyebut ini bukan hanya teknis ekonomi, melainkan arah pilihan. Selama arah itu tidak berubah, pola sama akan terus berulang: yang kecil menyesuaikan diri ke bawah, yang besar bergerak ke atas.
Di sebuah warung nasi rames di Bandar Lampung, tempe itu diangkat lagi.
Dua senti lebih kecil dari yang dahulu dianggap normal.
Tidak tercatat dalam laporan ekonomi mana pun.
Tidak masuk grafik mana pun.
Tetapi, di meja makan siang itu, justru ukuran-ukuran kecil seperti itu yang diam-diam menentukan satu hal sederhana: hari ini cukup, atau tidak.(*)
Laporan Derri Nugraha
