Kisah Abdul dan Riski menunjukkan bahwa bagi jutaan orang, kerja bukan lagi jalan keluar, melainkan jalan buntu. Dalam satu dekade terakhir, sektor informal terus membesar, menampung semakin banyak orang yang tak terserap ke lapangan kerja formal. Di tengah ekonomi yang terus bergerak, para pekerja terjebak dalam pekerjaan tanpa kepastian, tanpa perlindungan, dan penghasilan tak menentu.
Lampu-lampu warung di pinggir jalan satu per satu meredup. Di atas motor, Abdul Aziz Devika masih bertahan. Layar ponselnya memantulkan cahaya kehijauan—peta aplikasi ojek online dengan titik-titik kecil yang bergerak pelan.
Hampir pukul sebelas malam.
Ia belum ingin pulang.
Besok pagi, motornya harus diservis. Oli mesti diganti. Abdul menarik napas panjang, lalu mengusap wajahnya yang basah oleh tempias hujan. Jalanan mulai lengang. Kendaraan datang dan pergi tanpa pernah berhenti untuknya.
Satu orderan lagi, pikirnya.
Namun, layar itu tetap sunyi.
Ia akhirnya memutar kunci, menyalakan motor, dan memilih pulang. Di sepanjang jalan, yang ikut bersamanya bukan hanya suara mesin, tetapi juga pertanyaan: dari mana uang untuk memperbaiki satu-satunya sumber penghidupannya.
Abdul berusia 31 tahun. Ia anak kedua dari tiga bersaudara, lulusan sebuah SMA di Pesawaran, Lampung. Sejak tamat pada 2012, ia tidak pernah benar-benar berhenti mencari pekerjaan tetap.
Ia pernah membayangkan dirinya menjadi pegawai negeri—pekerjaan yang, di kampungnya, dianggap paling aman. Berkali-kali ia mengikuti tes pegawai negeri sipil dan BUMN. Setiap kali, ia menunggu hasil dengan harap yang sama. Namun, namanya tak pernah muncul.
Ia mencoba hampir semua jalan yang tersedia. Map cokelat berisi lamaran berpindah dari satu meja ke meja lain—toko ritel, gudang logistik, perusahaan makanan. Kadang ia antar sendiri, kadang dititipkan. Hasilnya tetap sama: menunggu, tanpa kabar.
Waktu terus berjalan. Kebutuhan hidup tak pernah menunggu.
Abdul kemudian bekerja serabutan. Ia pernah di dapur sebuah toko roti lokal—mengaduk adonan, membersihkan peralatan hingga larut malam. Pernah juga di gudang jasa pengiriman barang, mengangkat paket dan menyusun kiriman yang datang silih berganti.
Namun, pekerjaan-pekerjaan itu tak pernah lama. Upahnya kecil, kontrak tak jelas, dan tidak dapat jaminan sosial.
“Kerja ada, tapi enggak ada perubahan,” kata Abdul.
Ia sudah mengatakannya berkali-kali, dengan nada yang hampir sama.
Pagi, siang, malam—ia kembali ke jalan. Menatap layar kecil di tangannya. Menunggu panggilan yang tak selalu datang.
Ia pernah merasa hidupnya berjalan di tempat.
Dari pekerjaan ke pekerjaan, tak ada yang benar-benar berubah. Upah tetap kecil. Harapan tetap jauh. Hingga suatu waktu, Abdul mengambil keputusan yang baginya tidak kecil: merantau ke Malaysia.
Ia berangkat dengan harapan sederhana—bekerja, menabung, lalu pulang dengan kehidupan lebih baik.
Enam tahun berlalu.
Tabungannya perlahan terkumpul, cukup untuk membuatnya mulai berpikir tentang pulang. Ia ingin tinggal di tanah sendiri dan membangun rumah tangga.
Setiba di kampung halaman, ia kembali mengirim lamaran. Abdul mencoba menjadi satpam dan beragam pekerjaan lain. Berkas demi berkas ia kirim, menunggu jawaban seperti dahulu.
Hasilnya sama.
Namanya tak pernah dipanggil.
Mungkin umurnya menjadi salah satu alasan. Banyak lowongan mencari mereka yang lebih muda—di bawah 30 tahun. Ada pula yang menawarkan jalan pintas: pekerjaan yang bisa didapatkan dengan membayar sejumlah uang.
Abdul menolak.
“Kalau harus bayar, buat apa kerja,” ujarnya.
Tanpa banyak pilihan, Abdul akhirnya mengambil pekerjaan yang paling mudah dijangkau: menarik ojek online. Ia mengurus SIM dengan biaya Rp450 ribu, lalu membeli motor bekas. Sejak itu, jalanan menjadi tempatnya mengais rezeki.
Abdul tinggal di rumah orang tua. Usianya tak lagi muda. Banyak teman sebayanya sudah berkeluarga, memiliki anak, dan rumah sendiri. Ia melihat itu satu per satu—dekat, tapi belum bisa ia capai.
Pekerjaannya membuatnya mulai ragu. Penghasilan ojek online tidak pernah benar-benar bisa ditebak. Ada hari ketika ia pulang dengan cukup uang di tangan. Ada hari lain ketika ia hanya membawa sedikit. Tidak ada pemasukan tetap, tidak ada jaminan kesehatan, apalagi kepastian ke depan.
Ia juga tak memiliki jam kerja teratur. Semua bergantung pada seberapa lama ia di jalan dan seberapa banyak pesanan. Pendapatannya ditentukan oleh keringatnya sendiri. Ada hari ketika pemasukan bersihnya tak lebih dari Rp50 ribu.
Di sisi lain, aplikasi yang ia gunakan terus berkembang. Layanannya bertambah, jangkauannya meluas.
Namun sebagai pengemudi, Abdul tidak pernah benar-benar merasa menjadi bagian dari pertumbuhan itu. Ia kerap mendengar istilah “mitra”. Dalam bayangannya, itu berarti hubungan yang setara—punya suara dalam menentukan arah perusahaan.
Kenyataannya tidak demikian. Abdul tak memiliki kuasa, bahkan dalam hal sederhana seperti penentuan tarif atau besaran potongan aplikasi.
“Perusahaan memang hanya ingin untung, enggak memikirkan pekerjanya,” kata Abdul.
Abdul bukan satu-satunya yang menunggu.
Di sudut lain Kota Bandar Lampung, seorang pemuda juga menanti sesuatu yang tak kunjung datang.
Di pinggir trotoar sebuah kampus, sebuah motor listrik yang telah dimodifikasi menjadi gerobak kopi terparkir. Di sampingnya, Riski Ramadhan menjaga dagangannya. Di dalam gerobak, aneka varian kopi dan deretan cangkir plastik tersusun rapi. Aroma kopi gula aren sesekali tercium ketika ia membuka tutup wadah.
Siang itu, matahari tegak di atas kepala. Panasnya memantul dari aspal. Mahasiswa melintas di gerbang kampus—sebagian berkendara cepat, sebagian lain duduk di trotoar sambil menatap layar. Tidak banyak yang berhenti membeli kopi.
Riski memerhatikan jalan. Sesekali ia memanggil pelan, menawarkan kopi kepada orang yang lewat. Namun, kebanyakan hanya tersenyum dan berlalu. Ia kembali menatap deretan gelas yang masih penuh.
Menunggu pembeli, baginya, tak jauh berbeda dengan sesuatu tak pasti. Seperti yang dialami banyak orang di jalanan kota itu.
Setiap hari, ia membawa 100 cangkir kopi dengan berbagai varian: americano, cappuccino, latte, hingga gula aren. Ia berharap semuanya habis terjual.
Dari semua itu, tak banyak yang benar-benar kepunyaannya. Motor listrik itu bukan haknya. Kopi pun bukan. Ia hanya menjalankan apa yang sudah disiapkan orang lain.
Dalam bisnis itu, perannya kecil. Ia digaji bulanan untuk menjajakan kopi dari pagi hingga petang.
Berbeda dengan Abdul yang berusia 31 tahun, Riski masih sangat muda. Ia lulusan SMK jurusan otomotif tahun 2023—jurusan yang sejak awal dirancang untuk menyiapkan tamatan masuk dunia industri.
Di sekolah, ia belajar tentang mesin, perawatan kendaraan, dan praktik bengkel. Guru-gurunya sering mengatakan bahwa lulusan SMK adalah tenaga siap kerja. Dunia industri membutuhkan mereka.
Namun, setelah lulus, Riski justru menemui realitas yang jauh dari janji itu. Ia kesulitan mencari pekerjaan. Berkas lamaran dikirim ke banyak tempat, berharap ada satu yang memberinya kesempatan. Tetapi, persaingan begitu ketat.
“Yang masuk biasanya orang dalam,” ucap Riski.
Ia melihat banyak lowongan kerja diisi oleh saudara pegawai atau orang yang memiliki koneksi. Ada juga yang masuk lewat calo.
Bagi Riski, itu terasa mustahil. Ia baru lulus sekolah. Tidak punya uang untuk membayar masuk kerja, juga tak banyak kenalan. Keadaan ini nyaris tidak memberinya pilihan. Ia kembali ke sektor informal.
Saban hari, Riski bekerja lebih dari delapan jam. Ia hanya menerima gaji pokok di bawah UMR Lampung, Rp2,4 juta. Tambahan penghasilan hanya datang jika target tercapai. Setiap 80 cangkir yang terjual, ia mendapat bonus Rp30 ribu. Jika tidak, ia hanya membawa pulang gaji pokok.
Riski tidak mendapatkan jaminan kesehatan maupun keselamatan kerja. Ia bahkan cuma mendapat libur dua kali dalam sebulan.
Di trotoar kampus itu, ia kerap memikirkan masa depannya. Apakah terus berjualan kopi seperti ini. Mungkinkah ijazah SMK otomotifnya suatu hari terpakai. Atau ia akan tetap bertahan di pekerjaan yang tak memberi kepastian.
“Saya hanya ingin pekerjaan tetap dengan penghasilan yang cukup,” ujarnya.
Kisah Abdul dan Riski bukan kebetulan yang berdiri sendiri. Di luar jalanan yang mereka pijak setiap hari, ada gambaran lebih besar—angka-angka yang mencatat bagaimana jutaan orang lain menjalani nasib serupa.
Dari total 145,7 juta tenaga kerja Indonesia per Februari 2025, sebanyak 86,6 juta orang masih bergantung pada sektor informal. Angka itu meningkat dibandingkan 2015, ketika jumlah tenaga kerja informal tercatat 70 juta orang.
Dalam satu dekade terakhir, sektor informal tidak menyusut—justru membesar, menampung semakin banyak orang seperti Abdul dan Riski.
Tren itu tidak melambat. Jumlah pekerja informal terus bertambah. Pada 2025, sekitar 2,45 juta orang masuk ke sektor ini. Angkanya lebih dari dua kali lipat dibandingkan penambahan pekerja formal yang hanya 1,14 juta.
Di sisi lain, ruang kerja formal tidak berkembang secepat itu. Sektor manufaktur—yang selama ini menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja—mulai melemah.
Pelemahan itu bukan tanpa akibat. Dalam dua tahun terakhir, puluhan ribu pekerja kehilangan pekerjaan, terutama dari sektor manufaktur. Tahun lalu, perusahaan tekstil besar, PT Sritex, menutup operasionalnya. Sekitar sebelas ribu orang kehilangan pekerjaan.
Pada saat yang sama, arus investasi justru mengalir ke sektor padat modal—industri yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Investasi terbesar pada 2023 masuk ke industri logam dasar dan barang logam sebesar Rp46,7 triliun, disusul sektor pertambangan Rp33,5 triliun. Produksi batu bara bahkan mencetak rekor pada 2024, mencapai 836 juta ton—naik dari 775 juta ton pada 2023.
Nilainya besar, tetapi dampaknya terhadap tenaga kerja tidak sebanding.
Pada kuartal I 2023 saja, realisasi investasi mencapai Rp177 triliun. Dari jumlah itu, tenaga kerja yang terserap hanya 384.892 orang. Jumlah pengangguran di Indonesia masih lebih dari tujuh juta orang.
Investasi terus tumbuh, tetapi tidak selalu diikuti oleh terbukanya lapangan kerja dalam jumlah besar. Sebagian besar mengalir ke industri padat modal—yang mengandalkan teknologi dan mesin. Berbeda dengan sektor padat karya seperti manufaktur, yang mampu menyerap ribuan pekerja dalam satu pabrik.
Di tengah kondisi itu, ruang kerja formal kian terbatas.
Bagi banyak orang, gig economy menjadi salah satu pintu yang paling mudah dimasuki—tanpa proses lamaran panjang dan tanpa syarat yang rumit. Pada 2024, jumlah pekerja di sektor ini mencapai 32 juta orang. Hampir setengah dari pekerja informal di Indonesia kini bergantung pada pekerjaan lepas berbasis platform digital, seperti pengemudi ojek online, kurir, freelancer digital, penjual daring, hingga pekerja lepas lainnya.
Dalam situasi itu, Abdul dan Riski hanya mencari ruang untuk bertahan. Pilihan mereka terbatas. Lapangan kerja formal semakin sempit, sementara sektor yang terbuka justru menuntut jam kerja panjang dengan penghasilan tak pasti.
Apa yang dialami Abdul dan Riski, menurut ekonom Universitas Gadjah Mada Revrisond Baswir, bukan hal baru. Sejak lama, ekonomi Indonesia berjalan dalam dua dunia yang tak benar-benar bertemu: industri besar di satu sisi, dan sektor informal yang rapuh di sisi lain.
Kondisi ini bukan kebetulan. Dalam sistem ekonomi yang berjalan sekarang, selalu ada kebutuhan akan tenaga kerja yang tersedia, mudah digantikan, dan bisa dibayar murah.
Di situlah pekerjaan informal menjadi ruang yang menampung banyak orang—tanpa jaminan, tanpa kepastian, dan dengan penghasilan yang rendah.
Akibatnya, posisi tawar pekerja menjadi lemah. Ketika satu orang menolak, selalu ada yang lain siap menggantikan.
Di titik itulah Abdul dan Riski berada. Mereka tetap bekerja, tetapi dengan pilihan yang terbatas.
Gagasan tentang kondisi seperti ini sudah lama dibahas. Sejumlah pemikir ekonomi melihat adanya kelompok pekerja yang selalu berada di pinggir sistem. Mereka bekerja setiap hari, tetapi tanpa jaminan. Upah kecil, jam kerja panjang, dan ketergantungan pada pasar membuat pilihan mereka kian bertambah sempit.
Revrisond menilai kondisi ini tidak berdiri sendiri. Ada kebijakan dan arah pembangunan yang membuat ruang bagi pekerjaan formal semakin terbatas, sementara sektor informal terus membesar.
Di tengah keadaan ini, para pekerja berada dalam posisi terjepit. Mereka berhadapan dengan pasar yang terbuka, namun minus perlindungan.
Dalam pandangan Revrisond, jalan keluar dari situasi itu adalah organisasi pekerja dan pembangunan ekonomi berbasis kebersamaan. Ia membayangkan para pekerja mengelola sistem mereka sendiri.
“Bayangkan bila para ojek online membentuk wadah dan mereka sendiri yang mengelola aplikasi itu. Jadi, keuntungan dan kebijakan ditentukan bersama oleh dan untuk mereka sendiri. Begitu juga sektor lain,” ujarnya.
Di jalanan, bayangan itu belum terlihat. Abdul menatap layar ponselnya, menunggu pesanan yang belum tentu datang.
Di trotoar kampus, Riski berdiri di samping gerobak kopinya. Deretan cangkir masih tersusun rapi. Orang-orang lewat. Tak banyak yang berhenti.
Mereka tetap bekerja.
Menunggu.(*)
Laporan Derri Nugraha
