Seorang jurnalis menerima telepon berulang tentang aktivitas jurnalistiknya. Pola serupa menjalar saat diskusi, organisasi, dan ruang sipil mulai disentuh oleh kehadiran yang tidak selalu tampak terang. Dari satu panggilan ke panggilan lain, tumbuh kesadaran bahwa yang bekerja bukan sekadar kontrol, tetapi rasa takut yang perlahan menjadi kebiasaan. Di titik itu, yang tersisa bukan jawaban, melainkan pertanyaan ketika kekuasaan memilih untuk tidak menjawab.
Derri Nugraha | jurnalis konsentris.id
Pagi itu, saya sedang sarapan. Ikan tongkol sambal, menu favorit.
Telepon berdering.
Seorang teman jurnalis di ujung sana terdengar bingung. Beberapa minggu terakhir, ia kerap dihubungi seseorang yang mengaku tentara. Pertanyaannya seputar aktivitasnya sebagai jurnalis. Kadang diselingi ajakan “silaturahmi.”
Ia heran: apa urusannya militer menelepon jurnalis dan menanyai pekerjaannya?
Saya terdiam sejenak. Bukan karena tidak percaya, melainkan karena saya tahu persis perasaan itu.
Beberapa waktu lalu, saya ikut dalam aksi protes banjir dan peringatan Hari Buruh Internasional. Saya hadir bukan sebagai jurnalis, melainkan sebagai warga yang menyuarakan keresahan.
Di tengah keterlibatan itu, saya menerima telepon serupa. Pertanyaannya: soal aksi, lokasi konsolidasi, dan siapa saja yang terlibat.
Saya tak meladeni. Bukan karena berani, tetapi saya tahu itu bukan urusan mereka. Militer semestinya mengurus keamanan dan pertahanan negara—bukan mengawasi percakapan warga.
Ternyata, pola itu tidak berhenti di satu tempat. Ia menjalar.
Setelah pengesahan UU TNI, cerita serupa muncul dari banyak daerah.
Kawan-kawan aktivis dan mahasiswa melaporkan hal yang sama. Kantor NGO didatangi. Diskusi kampus di Bali, Jawa, hingga Lampung dihadiri orang-orang berseragam tanpa undangan.
Terbaru, nonton bareng film Pesta Babi dibubarkan komandan Kodim. Alasannya, dokumenter itu dianggap “provokatif.”
Di titik paling jauh, operasi intelijen bahkan berujung pada penyiraman air keras ke wajah Andri Yunus, seorang aktivis yang tak bersenjata.
Semua ini membuat satu hal menjadi jelas: kehadiran militer tidak lagi berhenti pada urusan perang atau keamanan negara. Ia sudah masuk ke ruang paling sipil—diskusi, jurnalisme, organisasi rakyat, bahkan percakapan sehari-hari.
Sebagai jurnalis yang juga meliput isu-isu militerisme, saya tentu takut. Tetapi, justru dari situ saya tahu: jika semua orang mulai diam, maka diam itu akan menjadi aturan baru.
Saya menyebut kehadiran militer di ruang sipil hari ini sebagai hantu demokrasi.
Bukan karena ia tak nyata—justru sangat nyata.
Cara kerjanya mirip hantu: tidak selalu menampakkan diri secara kasar, namun kehadirannya sudah cukup membuat orang tidak berani bergerak.
Saya kemudian sadar, ketakutan semacam ini bukanlah pengalaman pribadi. Ia adalah ingatan politik yang diwariskan turun-temurun.
Kita hidup dalam sejarah yang berdarah: pembantaian 1965, penghilangan paksa, penculikan aktivis. Ingatan tersebut tidak pernah benar-benar hilang dari tubuh kolektif bangsa ini.
Karena itu, ketika bayangan seragam loreng kembali muncul di ruang-ruang sipil, banyak orang langsung membeku—bahkan sebelum ancaman diucapkan.
Rasa takut itu tidak selalu datang lewat kekerasan terbuka. Pierre Bourdieu menyebutnya kekerasan simbolik: dominasi yang bekerja sampai orang menyensor dirinya sendiri, bahkan tanpa perintah.
Tidak perlu pentungan. Cukup seragam. Cukup telepon. Cukup seseorang yang duduk di pojok ruang diskusi dengan tatapan yang tidak benar-benar bertanya.
Efeknya sama: orang memilih diam, gerakan mati sebelum lahir.
Bagi saya, ini bukan paranoia. Ini adalah logika kekuasaan yang dipelajari dengan sangat baik oleh rezim-rezim otoriter.
Antonio Gramsci menulis bahwa kekuasaan tak hanya bekerja lewat represi, tetapi juga hegemoni—kemampuan penguasa membuat sesuatu yang menguntungkan mereka terasa normal, terasa wajar.
Ketika militer hadir dalam diskusi mahasiswa dan tak ada yang berani mengusir, kehadiran itu perlahan menjadi norma.
Ketika jurnalis menerima telepon dan memilih diam, diam berubah menjadi kebiasaan.
Ketika aktivis diintimidasi dan gerakan menciut, penciutan itu diterima sebagai keadaan yang memang begini.
Di titik itu, kejahatan paling berbahaya bukan lagi yang paling dramatis, melainkan paling biasa. Durjana yang tidak lagi dipertanyakan.
Sejarah kolonialisme selalu bekerja dengan cara serupa—dan warisannya masih hidup dalam negara militeristik. Ia memecah rakyat dari dalam: membuat orang saling curiga, menanam rasa takut, menjadikan solidaritas terasa seperti ancaman, dan ketundukan terasa sebagai keselamatan.
Ketika militer memasuki ruang-ruang sipil, yang dirusak bukan hanya keberanian individu. Yang sedang dihancurkan adalah jaringan kepercayaan—fondasi dari setiap gerakan rakyat.
Mungkin, itulah tujuan sesungguhnya.
Demokrasi tidak bisa hidup tanpa dialektika. Ia membutuhkan kritik, perdebatan, bahkan konflik gagasan. Dari sanalah koreksi terhadap kekuasaan lahir.
Ketika warga takut berbicara, jurnalis cemas meliput, dan mahasiswa ngeri berdiskusi, demokrasi tidak mati seketika. Ia layu perlahan—seperti tanaman yang akarnya dipotong satu per satu.
Dari situ, kepatuhan mulai dibentuk.
Dan kepatuhan yang lahir dari ketakutan bukanlah tanda masyarakat yang sehat. Ia menandakan masyarakat sedang dikendalikan.
Maka, pertanyaannya bukan hanya: mengapa militer masuk ke ruang sipil?
Pertanyaan lebih mendasar adalah: siapa yang diuntungkan ketika rakyat tidak lagi berani bersuara?
Di sinilah pentingnya gerakan akar rumput. Bukan sebagai keromantisan politik, melainkan kebutuhan paling praktis.
Jika menunggu perubahan dari atas, kita akan menunggu sangat lama. Sejarah menunjukkan, kekuasaan tidak berubah tanpa tekanan.
Tekanan itu hanya bisa datang dari bawah: dari warga yang bersatu, komunitas yang saling melindungi, dan jaringan solidaritas yang tak mudah diintimidasi satu per satu.
Teman jurnalis yang menelepon saya pagi itu tidak sendirian. Saya juga tidak sendirian. Kawan-kawan aktivis yang diskusinya didatangi tentara tidak sendirian. Tetapi, selama masing-masing merasa sendirian, intimidasi akan bekerja efektif.
Gerakan akar rumput tidak selalu berarti turun ke jalan. Ia bisa berarti jurnalis yang tetap menulis meski ditelepon. Mahasiswa terus berdiskusi kendati seseorang duduk mencatat di sudut ruangan. Warga saling mengabarkan ketika ada yang mendatangi.
Solidaritas yang sederhana, tetapi konsisten.
Hari itu, setelah menutup telepon, saya pergi meliput. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang ke Lampung. Saya hadir sebagai jurnalis, membawa sebuah pertanyaan yang sudah lama ingin diajukan kepada siapa pun pemegang kekuasaan.
Ketika momen tiba, saya segera bertanya: bagaimana tanggapannya soal militer yang sudah masuk ke ruang-ruang sipil?
Gibran menatap saya beberapa detik.
Lalu, masuk ke mobil.
Tidak ada jawaban. Tidak ada sanggahan. Tidak ada janji untuk mengevaluasi. Hanya tatapan singkat, lalu pintu menutup.
Sebelum saya sempat mengulang pertanyaan, beberapa Paspampres—sebagian dari mereka berseragam militer—sudah menarik saya menjauh.
Saya berdiri di sana, di tengah kerumunan yang mulai bubar.
Pertanyaan itu menggantung di udara.
Dari pengabaian tersebut, saya mendapat jawaban paling jujur: negara tidak merasa perlu menjelaskan dirinya kepada rakyatnya sendiri. Maka, tidak ada lagi yang perlu ditunggu.
Kekuatan yang tersisa adalah kekuatan kita sendiri: warga yang saling menjaga, bersuara bersama, dan menolak diam.(*)
