Film dokumenter Pesta Babi memperlihatkan kekuasaan bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan pola berulang. Di balik hutan yang dibuka, sungai berubah warna, dan jalan memotong lanskap, tersimpan jejaring kuasa yang merangkai kerusakan sekaligus menyingkirkan masyarakat adat. Dalam kerangka itu, Pesta Babi bukan hanya dokumenter tentang Papua, melainkan cara membaca bagaimana bahasa pembangunan menyamarkan kehilangan yang terus berpindah – seperti “salib bergerak.”
Reza Septian | Penulis Lepas
Kayu besi rawa sepanjang tujuh belas meter itu bergerak pelan. Ia tidak sekadar dipikul sebagai benda. Ia sedang disiapkan menjadi salib.
“Melihat panjangnya, siapa yang akan disalib?”
“Siapa pun itu, pasti lebih besar dari mereka.”
Warga Suku Auyu di Papua Selatan memakai salib sebagai tanda perlawanan. Lawan mereka memang besar: Pemerintah Republik Indonesia.
Di titik itu, Pesta Babi tak lagi hadir sebagai film yang selesai di layar. Ia menjadi cara lain untuk menatap sesuatu yang sedang berlangsung.
Menonton dokumenter Pesta Babi seperti memasuki lorong panjang nan pengap. Gelisah, sesak, dan marah bertumpuk sekaligus. Film itu tidak memberi jarak aman. Ia menyeret penonton masuk ke dalam kenyataan: kepentingan kotor, perebutan kuasa atas tanah, serta ketamakan terhadap sumber daya alam di Papua.
Pesta Babi menyingkap wajah kolonialisme modern, di mana orang-orang Papua tersingkir dari tanah mereka. Hutan, rawa, dan sungai tidak lagi dipandang sebagai ruang hidup. Jalan dibuka, investasi datang, industri bergerak masuk, tetapi bersamaan dengan itu relasi mereka dengan tanah serta warisan leluhur ikut tercerabut. Papua dalam dokumenter ini tidak berhenti sebagai bentang alam yang kaya, melainkan ruang hidup yang terus ditekan atas nama pembangunan.
Saya tidak akan mengulas lebih dalam isi filmnya. Lebih dari 1.600 layar terbentang di berbagai kota melalui nonton bareng dan diskusi publik. Di ruang-ruang itu, fragmen paling keras dari dokumenter ini terus berulang: ekspansi industri, militerisme, kerusakan lingkungan, hingga bagaimana masyarakat Papua didesain tak berdaya—bukan sebagai pengecualian, tetapi sebagai pola yang menetap.
Namun, di tengah rasa sesak setelah menontonnya, muncul juga kekaguman pada proses produksi film ini sebagai kerja pengetahuan sekaligus keberpihakan. Ia tak hanya merekam, tetapi menyusun ulang cara kita melihat apa yang selama ini dianggap wajar.
Dalam Pesta Babi, cara film ini bekerja tak bisa dipisahkan dari cara berpikir. Ia tidak berdiri di atas satu disiplin tunggal. Ada antropologi yang membaca perubahan relasi manusia dengan ruang hidupnya. Ada riset ekologi yang mengikuti jejak kerusakan.
Di saat yang sama, ada sejarah yang tak ditempatkan sebagai latar belakang, melainkan sesuatu yang terus hadir di permukaan—warisan panjang yang membuat apa yang terjadi sekarang tidak pernah benar-benar baru. Di antara itu semua, ada kerja jurnalisme investigasi yang bukan cuma mengumpulkan fakta, tetapi menyusun ulang serpihan menjadi satu peta yang saling terhubung.
Di titik ini, film dokumenter tak lagi medium bercerita. Ia menjadi cara membaca keterhubungan yang selama ini diputus. Kita terbiasa melihat kerusakan sebagai peristiwa terpisah, konflik sebagai insiden lokal, ketimpangan sebagai kegagalan individu.
Dalam Pesta Babi, semua itu tidak pernah berdiri sendiri. Ia muncul sebagai jaringan yang lebih besar, yang bekerja pelan, berlapis, dan sering tidak terlihat dari permukaan.
Barangkali, di situlah kekuatan utama film-film dokumenter garapan sutradara Dandhy Laksono dan jejaring produksinya. Ia tidak memisahkan antara peristiwa dan struktur yang melahirkannya.
Dalam Sexy Killers, batu bara tidak berhenti sebagai komoditas, melainkan pintu masuk untuk melihat bagaimana energi, politik, dan kepentingan ekonomi saling mengikat dalam satu jaringan. Apa yang tampak sebagai bisnis, pada saat yang sama adalah relasi kuasa yang bekerja jauh di belakang layar kehidupan sehari-hari.
Pola serupa muncul dalam Dirty Vote. Pemilu tidak diperlakukan sebagai rangkaian prosedur yang berdiri sendiri, tetapi sebagai arena yang di dalamnya kepentingan bergerak lintas lapisan—dari regulasi, aktor politik, hingga logika kekuasaan yang lebih besar dari sekadar hari pencoblosan. Di sana, yang penting bukan hanya hasil, tetapi bagaimana sistem itu sendiri dibentuk dan dijaga agar tetap bekerja dengan arah tertentu.
Dalam Pesta Babi, pola itu dipindahkan ke Papua—wilayah yang sering disebut “jauh”, tetapi justru memperlihatkan pola paling telanjang. Konflik ekologis tidak pernah tunggal. Ia selalu bersentuhan dengan perebutan akses tanah, ekspansi industri, investasi, dan kontrol atas ruang hidup. Yang berbeda hanya permukaannya; cara kerjanya tetap berulang.
Cara film ini membangun suasana juga menjadi bagian dari argumennya sendiri. Pesta Babi tidak menjelaskan terlalu banyak. Ia membiarkan gambar berdiri sendiri, seolah penonton dipaksa menyusun makna dari apa yang terlihat dan terdengar. Jalan tanah yang membelah hutan, eskavator yang bergerak tanpa penjelasan, sungai yang berubah warna, wajah-wajah warga yang berbicara dengan nada datar—semuanya dibiarkan bekerja tanpa tambahan dramatisasi.
Di titik itu, yang muncul bukan sekadar informasi, namun tekanan. Ketika gambar tidak dijelaskan secara berlebihan, ia justru menjadi lebih berat untuk ditanggung. Penonton tidak diarahkan untuk merasa, tetapi dibiarkan berada di dalam rasa itu sendiri.
Film ini mengingatkan bahwa kita hidup di masa ketika kerusakan lingkungan sering dipahami secara dangkal sebagai konsekuensi pembangunan. Padahal, di balik setiap hutan yang hilang, sungai tercemar, atau komunitas yang tersingkir, selalu ada keputusan ekonomi dan politik. Ada yang mengambil manfaat dan ada menanggung akibat—tetapi keduanya tidak pernah berada dalam posisi setara.
Karena itu, dokumenter semacam ini menjadi penting. Pesta Babi membantu kita melihat tali temali yang selama ini tersembunyi di balik kebijakan. Banyak persoalan publik dibungkus dengan istilah yang terdengar menjanjikan, seperti investasi, hilirisasi, pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, atau pembangunan proyek strategis. Namun di lapangan, istilah-istilah itu berubah bentuk: hilangnya ruang hidup, hancurnya sumber daya alam, atau terputusnya relasi manusia dengan tanah yang diwarisi turun-temurun.
Film ini tak hanya berbicara lingkungan sebagai bentang alam. Ia juga bercerita ihwal manusia—tentang bagaimana identitas, pengetahuan lokal, budaya, bahkan cara hidup ikut bergeser ketika industri masuk. Dalam konteks itu, pendekatan antropologis dalam film ini terasa kuat: alam tidak lagi berdiri sebagai objek eksploitasi semata, tetapi bagian dari kehidupan sosial yang ikut ditarik, ditekan, dan diubah bersama masyarakat yang hidup di dalamnya.
Mungkin karena itu, dampak emosional film ini terasa kuat. Ia tidak bekerja seperti kuliah data yang dingin. Ia memperlihatkan wajah-wajah orang Papua, suara masyarakat adat, dan kecemasan yang tidak selalu meledak, tetapi menetap sebagai ketidakberdayaan. Ada kesadaran pelan bahwa yang hilang bukan hanya hutan atau tanah, tapi juga ingatan kolektif dan cara manusia berhubungan dengan alam.
Saya merasa dokumenter seperti ini membantu kita melihat persoalan lebih utuh. Di tengah banjir informasi dan kecepatan media sosial, publik sering hanya menerima potongan peristiwa tanpa konteks memadai. Kita melihat konflik tanpa akar, mendengar angka pertumbuhan ekonomi tanpa menengok biaya sosial dan ekologisnya.
Karena itu, puncaknya terletak pada cara ia memetakan jejaring aktor-aktor elite di balik peristiwa yang tampak terpisah. Pada momen itu, satu persoalan bergeser dari sekadar tragedi menjadi pembacaan struktural. Penonton melihat bahwa banyak tragedi tidak lahir secara alamiah. Ia ditopang relasi kuasa. Ia dibentuk keputusan yang dibuat jauh dari lokasi terdampak. Ia dijalankan oleh sistem yang memungkinkan kerusakan berulang tanpa pertanggungjawaban.
Film dokumenter bukan kitab suci. Ia tetap produk perspektif yang membangun kesadaran. Kerja-kerja investigatif, riset independen, dan narasi alternatif harus tetap hidup di ruang publik. Sebab, demokrasi bukan hanya soal pemilu atau kebebasan berbicara, tetapi juga kemampuan warga memahami rupa kekuasaan.
Setelah film selesai, yang tertinggal bukan hanya rasa sesak. Ada sesuatu lebih mengganggu: kesadaran bahwa pola-pola seperti ini terus terjadi dan berulang di banyak tempat. Seolah kita hidup dalam lingkaran yang diputar ulang. Eksploitasi sumber daya alam berlangsung tanpa jeda. Janji kesejahteraan terus diucapkan dengan bahasa berbeda. Kerusakan lingkungan terus terjadi dengan bentuk yang berganti. Konflik muncul, lalu hilang digantikan isu baru.
Dalam pengulangan itu, Papua dalam film ini hanya satu potongan dari cerita yang lebih luas. Hutan dibuka untuk industri, sungai tercemar oleh tambang, masyarakat kehilangan tanah yang selama ini menjadi bagian dari hidup mereka. Dan yang paling pelan sekaligus paling berat: kehilangan itu perlahan dianggap wajar—seolah memang harus dibayar untuk sesuatu yang disebut pembangunan.
Di titik ini, salib dari kayu besi rawa itu tidak benar-benar hilang.
Ia tetap bergerak pelan di kepala—dipikul bersama, ditahan agar tidak jatuh, sambil terus memunculkan pertanyaan: siapa yang akan disalib?(*)
