Pasar murah menyingkap sebuah paradoks: datang sebagai bantuan, namun menuntut bayaran berupa waktu produktif. Di satu ujung, konsumen bertaruh jam kerja demi selisih harga; di ujung lain, petani kehilangan kedaulatan akibat struktur distribusi. Realitas ini memperlihatkan bahwa pangan tidak ditempatkan sebagai hak dasar, melainkan komoditas yang tunduk pada logika laba.
Halaman Kelurahan Gedongair masih lembap saat barisan daster mulai panjang. Di tengah mereka, Marifah (60) merogoh saku. Ia memastikan uang tidak jatuh – dilipat sekecil mungkin agar tak terselip saat berdesakan nanti.
Seratus meter dari sana, dandang somay Marifah mendingin. Biasanya, jam segini, ia sudah mengukus adonan ikan dan tepung demi target 200 biji. Rutinitas itu menghasilkan Rp80 ribu pada hari baik, atau Rp50 ribu jika sepi – modal untuk dagangan esok dan biaya sekolah anaknya.
Pagi itu, Marifah menukar panas kompor dengan aspal kelurahan. Alasan keberadaannya adalah selisih angka: beras pasar seharga Rp15 ribu per kg berbanding Rp11 ribu di balik pintu kelurahan yang masih terkunci. Bagi Marifah, Rp4.000 setara dua butir telur atau tambahan terigu dagangannya.
Ia melirik pintu kantor, menghitung jam dagang yang hilang. Antrean bergerak inci demi inci. Di depan Marifah, seorang ibu mengeluh karena meninggalkan warungnya; di belakang, seorang anak kecil merengek di sela kaki ibunya. Marifah tetap diam. Ia hanya sesekali menggeser posisi berdiri, menjaga tempatnya dalam barisan.
Saat tiba di depan meja penjualan, Marifah tidak langsung menyodorkan uang. Ia berhenti sejenak, menghitung kembali lembaran yang terlipat kecil di sakunya. Ia mengambil satu bungkus tepung terigu. Matanya sempat mencari jeriken minyak goreng, namun rak sudah kosong sebelum gilirannya tiba.
Marifah menatap karung beras dan tumpukan gula, lalu menggeleng pelan. “Kalau semua dibeli di sini, nanti saya tidak punya modal buat jualan,” ujarnya, hampir kepada diri sendiri.
Ia memasukkan tepung itu ke dalam kantong plastik tipis. Dari satu bungkus inilah adonan somay esok hari bergantung. Baginya, menghabiskan uang untuk perut hari ini berarti kehilangan alat mengisi perut besok.
Marifah pulang dengan tergesa, mengejar dua jam waktu dagang yang baru saja hilang ditelan antrean. Di kepalanya, hitungan biji somay mulai berputar: berapa banyak yang harus terjual untuk menambal lubang hari ini.
“Pasar murah itu cuma satu hari,” katanya. “Kadang orang sudah antre lama, tapi barangnya habis.”
Di pasar murah, setiap pembeli dibatasi. Bagi Marifah yang hidup menjanda, masalahnya lebih mendasar: jadwal pemerintah tidak selalu menunggu dompetnya terisi. Hari itu, peluang beras murah menguap karena sisa uangnya sudah terkunci menjadi modal somay esok hari. Ia harus melewatkan selisih harga itu demi menjaga dandangnya tetap berasap.
Beberapa ratus meter dari sana, Jaya berdiri di balik deretan kelapa muda hijau. Ia tak tahu bahwa orang-orang sedang berdesakan demi selisih beberapa ribu rupiah.
Baginya, informasi pasar murah sering kali tak sampai. Tahun lalu, saat kegiatan serupa digelar, ia hanya menonton dari kejauhan karena tak memegang uang sepeser pun. Perhitungannya sederhana, namun menjepit.
“Kalau saya tinggalkan dagangan, nanti tidak ada pemasukan,” kata Jaya. Berdiri menunggu pembeli adalah satu-satunya kepastian, meski itu berarti merelakan beras bersubsidi yang hanya berjarak hitungan menit dari tempatnya.
Kepastian serupa juga dipertaruhkan di Rajabasa. Di sana, taruhannya adalah waktu. Barisan ibu rumah tangga berdiri di bawah terik, menukar jam-jam produktif bekerja hanya untuk mengejar sebagian kecil jatah tersisa. Banyak dari mereka pulang dengan tangan nyaris kosong. Bagi perempuan-perempuan ini, pasar murah bukan sebatas bantuan, melainkan pertaruhan waktu yang sering berakhir dengan kekalahan.
Dari aspal Sukadanaham hingga Gedongair, terik yang menjepit Jaya dan Marifah mulai meluruh. Saat matahari turun, harga bahan pokok bergerak ke angka semula. Marifah pun kembali ke dunianya. Di dapur, tepung terigu hasil antrean ia letakkan di meja – bersanding dengan sisa ikan, bawang putih, dan toples bumbu kacang. Dari komposisi inilah somay-somay itu lahir kembali, dibentuk satu per satu, dalam siklus yang pelan dan penuh hitungan.
Namun, di sela kepul uap dandangnya, sebuah keheranan mengusik. Ia tinggal di Lampung, tanah yang dikenal sebagai lumbung pangan dengan produksi padi jutaan ton per tahun. Hamparan sawah, perkebunan tebu, dan kelapa sawit adalah pemandangan lazim. Marifah merasa ada yang rumpang dalam rantai yang menghubungkan sawah-sawah itu ke dapurnya.
“Banyak petani padi, tapi kok bisa harga beras mahal?” ucapnya. Pertanyaan itu menguap bersama asap somaynya, tak terjawab oleh angka-angka statistik yang membanggakan panen raya.
Marifah menatap butiran beras di telapak tangannya, putih dan keras. Beras yang sama, berminggu-minggu sebelumnya, masih berupa gabah basah yang dipikul Maryanto (70) di pematang sawah Pringsewu. Ia sudah puluhan tahun menggarap padi.
Setiap musim tanam, Maryanto memulai kerja saat tanah masih sekeras batu. Ia membajak, menyemai, memupuk, dan berjaga seratus hari. Namun, ketika padi menguning dan rebah di mesin perontok, angka yang ia terima tak pernah sebanding dengan peluh.
“Sekarang harga gabah sekitar Rp6.000 per kg,” kata Maryanto.
Angka tersebut adalah titik nol dari lompatan harga. Saat gabah melintasi rantai distribusi hingga tiba di tangan konsumen seperti Marifah, harganya membengkak jadi Rp17 ribu. Selisihnya hampir tiga kali lipat, namun tak satu rupiah pun mampir ke saku Maryanto.
Kakek itu tak punya sejengkal tanah. Ia menggarap setengah hektare lahan orang lain dengan sistem bagi hasil: separuh pemilik, sisanya untuk dia. Setelah dipotong biaya produksi, Maryanto hanya mengantongi Rp600 ribu hingga Rp800 ribu per bulan. Angka yang membuat Upah Minimum Provinsi (UMP) tampak seperti kemewahan.
“Padahal, yang menanam petani, yang merawat petani. Tapi, harga bukan petani yang menentukan,” ujarnya.
Di kampungnya, Maryanto adalah bagian dari barisan panjang penggarap yang mencoba cara lain agar tidak menyerah pada musim. Tetangga-tetangganya menyewa petak tambahan untuk menanam terung, pare, atau cabai. Ketika padi tak lagi cukup menutup biaya hidup, mereka meletakkan cangkul dan beralih menjadi buruh bangunan atau pemulung, sembari menunggu hujan berikutnya.
Keadaan menjadi lebih sunyi kala kemarau menekan irigasi. Sawah dipaksa kosong. Retak-retak di tanah mencerminkan isi dompet para penggarapnya. Pada masa jeda inilah, bantuan datang dalam bentuk yang paling purba: utang.
Tengkulak muncul membawa lembaran uang tunai untuk bibit, pupuk, atau sekadar penyambung napas. Di desa ini, uang tidak datang gratis. Ada harga disepakati di balik setiap rupiah yang dipinjamkan.
Para penggarap yang terjerat harus menyerahkan hasil panen. Harganya dikunci lebih awal, jauh di bawah angka pasar. Sebelum padi sempat menguning, Maryanto dan penggarap lainnya sudah kehilangan kuasa. Mereka menanam padi, tetapi memanen kewajiban yang tanggal usainya tidak pernah pasti.
Lingkaran itu menahan Maryanto dalam hitungan yang sama setiap musim: menanam, merawat, dan pasrah. Kuasa menentukan harga berpindah ke tangan pengepul atau korporasi. Akibatnya, hasil sawah kerap kandas sebelum menyentuh urusan piring makan hingga biaya kesehatan.
Di rumah Maryanto, pendidikan adalah hal pertama yang dikorbankan. Anak-anaknya berhenti melangkah lebih awal karena biaya sekolah selalu kalah prioritas dari modal tanam. Tak satu pun mencicipi kuliah. Pendidikan bagi mereka adalah kemewahan yang tidak bisa dibayar dengan harga gabah Rp6.000.
Di tengah hamparan sawah yang mulai menumbuhkan bulir hijau, Maryanto menatap lurus. Ia memendam satu keinginan: suatu hari tak lagi menjadi pihak paling mudah didikte dalam urusan perut orang banyak.
“Kalau petani penggarap sejahtera, harga mungkin lebih stabil,” gumamnya.
Beras dari lumpur di kaki Maryanto menempuh perjalanan panjang hingga berakhir di dapur kecil Marifah. Di antara petak sawah dan meja makan itu, terbentang jaringan distribusi berlapis – ruang tempat harga gabah membengkak berkali lipat saat tiba di kantong belanja konsumen.
Bagi Awan Santosa, lompatan angka ini adalah bukti kegagalan struktural. Dewan Pakar Indonesian Consortium of Cooperative Innovation (ICCI) itu melihat pasar murah tak lebih dari sekadar respons darurat.
“Pasar murah itu solusi jangka pendek,” kata Awan. “Memang dibutuhkan untuk meredam lonjakan harga, tapi tidak menyelesaikan akar persoalan.”
Awan menilai pemerintah cenderung terjebak dalam siklus pemadam kebakaran. Padahal, kenaikan harga pangan berakar pada tiga titik: produksi, distribusi, dan konsumsi. Di antara ketiganya, distribusi menjadi titik paling keruh—tempat struktur pasar bekerja secara tidak demokratis.
Di sana, korporasi dan pemilik modal mendominasi. Mereka memiliki kuasa yang tidak dipunyai Maryanto: menyewa gudang raksasa, memborong hasil panen saat harga jatuh, lalu menahan atau melepas stok. Maryanto menghabiskan berbulan-bulan merawat tanaman, namun kehilangan kontrol begitu padi keluar dari sawah.
Dalam struktur ini, harga di tingkat petani dipaksa rendah, sementara di meja makan Marifah melambung. Beras bahkan bisa mendadak langka, meskipun produksi di lumbung sedang stabil. Kontrol berpindah sepenuhnya ke tangan pemilik modal.
“Paling untung bukan petani, tapi mereka yang menguasai distribusi,” ujarnya.
Keadaan ini mempertegas jarak antara Maryanto dan Marifah. Di hulu, petani tidak punya kuasa menentukan harga keringatnya. Di hilir, pedagang kecil dan konsumen seperti Marifah kehilangan akses stok barang.
Di tengah rantai itu, peran negara hanya sebagai regulator di pinggir lapangan. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi, menebar bantuan pangan, atau menggelar pasar murah sebagai peredam gejolak. Namun, kontrol utama urusan perut tetap berada di tangan pemilik modal; merekalah pengelola stok yang sebenarnya.
Pangan tak lagi dipandang sebagai hak dasar, melainkan komoditas yang bergerak mengikuti logika keuntungan. Aliran stok dan mekanisme harga dimainkan demi laba.
“Karena itu, masalah sebenarnya bukan sekadar harga mahal. Ini gejala dari kegagalan sistem ekonomi yang begitu kapitalistik,” kata Awan.
Tanpa keberanian mengoreksi tata niaga, pasar murah cuma tambalan. Awan mendesak pemerintah menyentuh akar masalah: sistem pangan yang tak adil. Ia menawarkan ekonomi kerakyatan—sebuah model yang mendekatkan Maryanto di pematang sawah dengan Marifah di meja makan agar tidak terpisahkan jarak ekonomi.
Dalam gagasan ini, koperasi multipihak menjadi jembatan. Penggarap, pedagang kecil, hingga konsumen berdiri sebagai anggota yang mengelola rantai pasok sendiri. Mereka tidak lagi menerima angka yang didikte modal besar dari balik meja.
Dengan begitu, Maryanto dan Marifah memiliki posisi untuk menentukan harga. Pangan tak lagi menjadi pengeruk laba, melainkan jembatan yang menyejahterakan penanam sekaligus mengenyangkan konsumen.
Ketergantungan terhadap pemilik modal bukan satu-satunya takdir. Di tempat lain, model yang disebut Awan telah lama berakar. Koperasi Zen-Noh di Jepang mengintegrasikan jutaan petani untuk menguasai gudang hingga distribusi, membuat mereka bukan lagi kuli di tanah sendiri. Di Singapura, jaringan ritel FairPrice yang dimiliki serikat pekerja menjadi jangkar saat harga kebutuhan pokok diguncang badai ekonomi.
Model-model ini adalah bukti bahwa urusan perut tak melulu dikendalikan korporasi.
Di ujung rantai itu, perubahan akan terasa sederhana. Maryanto bisa melepas gabahnya dengan harga bermartabat. Sementara, Marifah tidak perlu berdiri di bawah terik, antre hanya untuk sebungkus tepung. Harga pangan tak lagi menjadi kejutan mencekam, melainkan kepastian yang tenang dalam keseharian.(*)
Laporan Derri Nugraha
