Sebuah mekanisme eksklusi sosial bekerja dalam diam di Bandar Lampung: di mana kota bukan lagi berfungsi sebagai ruang hidup, melainkan komoditas. Dari harga segelas latte hingga retribusi parkir masjid, hak dasar warga telah dikooptasi menjadi transaksi ekonomi. Inilah potret sebuah kota yang sedang “melepaskan” warganya, memaksa para tuan rumah untuk menjadi penumpang di tanah sendiri.
Malam di Bandar Lampung tak pernah benar-benar jatuh; ia hanya berganti rupa menjadi pendar neon. Di sepanjang jalan, ruko-ruko lama bersalin rupa menjadi kafe dengan papan nama yang angkuh, sementara mesin espreso mendesis seperti napas kota yang lelah. Di dalam, orang-orang membayar puluhan ribu demi hak duduk dan koneksi internet.
Annisa Despita Sari berjalan menembus pendar itu dengan boks plastik. Ia adalah seorang penyelundup literasi yang perlahan menghapus kata “gratis” dari kamusnya. Annisa tidak mencari taman kota, karena di Bandar Lampung, taman adalah mitos yang dikubur di bawah pot beton dan aspal lahan parkir. Ia tidak menuju perpustakaan daerah yang kaku; ia mencari celah di antara bisnis gaya hidup.
Langkahnya sedikit ragu saat memasuki sebuah kafe yang aromanya lebih pekat dari uang saku mahasiswi. Di sudut ruangan, di antara meja besi yang dingin dan tawa yang tertahan oleh dinding kedap suara, ia meletakkan boksnya. Ini bukan sekadar buku; ini adalah perlawanan kecil yang dikemas dalam sampul-sampul yang mulai memudar.
Jarinya yang kecil bergerak cekatan – sebuah ritual sunyi di tengah bisingnya musik akustik. Ia mengeluarkan novel-novel pelarian dan esai-esai tentang ketimpangan sosial, menaruhnya tepat di jantung komersialisasi. Bagi perempuan yang akrab disapa Puja itu, setiap buku yang ia letakkan di atas meja kafe adalah pertanyaan tidak sopan: jika ruang publik telah mati, haruskah pengetahuan juga dibeli dengan harga satu gelas latte?
Malam itu, lapak baca gratisnya berdiri di lokasi yang ganjil. Ia tidak berada di bawah pohon rindang seperti kota lain, melainkan tegak di bawah lampu gantung berwarna kuning hangat milik sebuah kafe. Di Bandar Lampung, kota yang kian mahal untuk sekadar duduk, Puja dan Forum Literatur (Forlit) sedang menjajakan satu hal yang tidak pernah mereka jual: kesempatan untuk membaca.
Sejak 2024, Forlit telah menjadi ruang inklusif bagi mereka yang tersisih dari peta pembangunan. Di atas selembar tikar yang sama, mahasiswa, pengemudi ojek online, komunitas punk, hingga suporter sepak bola duduk melingkar tanpa sekat kelas. Namun, untuk menjaga agar pengetahuan tetap milik bersama, mereka harus menghadapi tembok paradoks.
Guna menghadirkan bacaan gratis, mereka terpaksa menumpang di ruang yang tidak gratis. Agar memberi akses pengetahuan yang bebas, mereka mesti berada di tempat yang mengandaikan kemampuan ekonomi. Siapa pun boleh membaca tanpa harus membayar buku. Namun, untuk sampai ke sana, mereka harus lebih dahulu melintasi ruang yang menuntut transaksi. Minimal, harga satu gelas kopi sebagai tiket masuk.
“Miris! Semua dinilai dengan uang,” kata Puja. Suaranya datar namun tajam, di tengah bising mesin espreso yang terus bekerja. “Kota ini memang tidak ingin warganya bertumbuh.”
Sebagian besar anggota Forlit adalah mahasiswa atau lulusan baru, golongan yang hidup di antara tumpukan ijazah dan sulitnya mencari pekerjaan tetap. Ada masa ketika mereka masih sanggup menyisihkan uang untuk “menyewa” satu kursi selama beberapa jam. Namun, harga-harga di daftar menu perlahan merangkak naik seiring interior kafe yang makin estetik. Uang jajan dan penghasilan dari kerja serabutan mulai kalah napas. Di atas meja kafe, mereka mulai menghitung sebuah aritmetika pahit: harga satu minuman kini setara dengan dua buku bekas di pasar loak.
Keadaan itulah yang akhirnya menyeret Puja dan kawan-kawannya kembali ke jalanan. Suatu sore, mereka memutuskan untuk pulang ke satu-satunya ruang yang tidak mensyaratkan struk pembayaran: kolong jembatan layang di Jalan Teuku Umar, salah satu urat nadi tersibuk di kota ini.
Di bawah beton raksasa itu, ketenangan adalah barang mewah. Suara kendaraan tak pernah benar-benar mati; truk-truk melintas dengan getaran yang merambat dari aspal hingga tulang, sementara klakson bersahutan seperti bahasa yang kehilangan tata krama. Di sanalah, di antara tiang penyangga yang diselimuti debu tipis, Forlit menggelar terpal lusuhnya. Tak ada pendingin ruangan atau Wi-Fi yang stabil. Satu-satunya cahaya adalah pendar lampu jalan yang remang dan lelah ketika malam jatuh.
Namun, di bawah jembatan itu, terjadi sesuatu yang tidak ditemukan di kafe-kafe estetik. Pengemudi ojek online yang sedang menunggu pesanan mendekat karena penasaran. Seorang mahasiswa duduk bersila. Matanya terpaku pada buku ekonomi-politik sambil sesekali mendongak tiap kali kendaraan besar mengguncang bumi. Beberapa remaja tampak khusyuk membaca novel romansa dengan jemari yang kotor oleh debu aspal.
Mereka sadar tempat itu tidak ideal. Angin sering kali mencoba merebut halaman buku, dan setiap percakapan harus diteriakkan agar tak tenggelam dalam deru mesin. Tapi, di sini, tak ada pelayan yang mengawasi jam duduk mereka. Tak ada menu yang berfungsi sebagai tiket masuk. Di bawah jembatan ini, harga diri tidak diukur dari apa yang Anda pesan.
Ironisnya, satu-satunya ruang yang benar-benar bebas bagi warga justru ruang sisa. Sebuah tempat yang sebenarnya tidak dirancang untuk manusia, melainkan penyangga bagi kendaraan yang melaju kencang di atas kepala mereka.
“Kadang takut diusir aparat. Memang bukan tempatnya,” ujar Puja.
Ketika mentari tenggelam, kolong jembatan perlahan menelan bayangannya sendiri. Buku-buku dibereskan, sebuah evakuasi sunyi sebelum mereka mencari sudut lain yang sedikit lebih terang – meskipun sama-sama bersifat sementara. Di Bandar Lampung, kota seolah tak pernah benar-benar memberikan ruang; ia hanya meminjamkannya sejenak sebelum merampasnya kembali atas nama ketertiban.
Di antara bising kendaraan, Puja masih terus membuka halaman demi halaman, sebuah tindakan keras kepala untuk menegaskan bahwa hak untuk belajar tidak seharusnya bergantung pada daya beli. Ia tidak melawan dengan teriakan di atas podium. Ia melawan dengan membaca. Pertanyaan yang terus ia uji tetap sama: masih adakah tempat di kota ini untuk tumbuh tanpa harus membayar tiket masuk?
Namun, kisah tentang ruang yang dirampas ini bukan hanya milik Puja dan tumpukan bukunya. Beberapa kilometer dari kolong jembatan itu, sekelompok remaja pernah memiliki “rumah” yang berbeda: sebidang beton dengan lengkungan dan rel besi di Elephant Park – Taman Gajah. Di sana, suara papan skate yang menghantam beton terdengar seperti detak jantung kota yang hidup, disusul sorak kecil setiap kali seseorang berhasil mendarat dengan tegak.
Sore hari di taman itu bukan sekadar tempat bermain; ia adalah sekolah jalanan yang tak tertulis. Di sana, para remaja belajar tentang gravitasi dan keberanian, menghafal ritme jatuh dan bangkit, serta membaca gerak tubuh mereka sendiri. Mereka mempraktikkan solidaritas: saling meminjamkan papan dan mengajari trik baru tanpa perlu karcis atau struk belanja.
Dua tahun lalu, wajah ruang publik itu dihapus. Pagar-pagar seng dipasang, alat-alat dibongkar, dan beton tempat mereka jatuh-bangun diratakan dengan tanah. Di atas lahan yang sama, kini berdiri Masjid Raya Al-Bakrie yang megah. Pemerintah menyebutnya sebagai penataan kota dan pembangunan fasilitas religi yang agung. Namun, bagi komunitas skateboard, itu adalah penggusuran atas satu-satunya ruang di mana mereka diizinkan untuk menjadi diri sendiri.
Sejak saat itu, komunitas skateboard Lampung hidup sebagai pengembara. Mereka berpindah-pindah seperti bayangan yang tak diinginkan. Kadang, mereka mencuri waktu di tengah jalan raya yang lengang menjelang tengah malam, melakukan trik di bawah lampu jalan yang berkedip, lalu buru-buru menepi setiap kali sorot lampu kendaraan membelah kegelapan.
Di waktu lain, mereka terpaksa memanfaatkan pelataran Pasar Tengah setelah para pedagang pulang. Di sana, di antara sisa-sisa kardus basah dan aroma sayur yang membusuk, papan skate mereka meluncur. Trotoar yang sempit pun menjadi pilihan terakhir, tempat mereka harus bertarung ruang dengan gerobak pedagang kaki lima dan pejalan kaki.
Tak jarang, kehadiran mereka dianggap sebagai polusi visual. Mereka diusir atas nama ketertiban umum, dituduh merusak fasilitas yang sebenarnya sudah lama tak terawat. Ironisnya, di sebuah kota yang tumbuh dengan beton-beton baru, yang mereka cari hanyalah sebidang lantai datar untuk sekadar melatih keberanian.
“Rasanya, kota ini enggak mau kami ada,” kata Dika, salah satu dari mereka, pada suatu malam. Kalimat itu meluncur datar, seperti sebuah kesimpulan pahit yang ia telan berkali-kali sampai rasanya hambar.
Dika dengan papan kayu berodanya harus terus bernegosiasi dengan aspal, aparat, dan maut. Ia tidak memiliki kemewahan modal untuk menyewa gedung, mendaftar kelas olahraga berbayar, atau masuk ke dalam ruang-ruang privat yang terang dan aman. Baginya, setiap jengkal lantai datar adalah medan pertempuran.
Namun, di halaman masjid – tanah yang dahulu medan tempurnya – sore hari kini menawarkan pemandangan berbeda. Tidak ada lagi suara roda menghantam beton atau papan yang meluncur liar. Suara-suara itu telah digantikan oleh langkah anak-anak yang berlari di atas keramik, tawa yang memantul di dinding tinggi, dan suara orang tua yang sesekali memanggil nama.
Ibu-ibu berdatangan menjelang magrib, membawa anak mereka seolah sedang melakukan ziarah sore. Sebagian menggelar tikar tipis di pelataran, memesan semangkuk bakso dari gerobak yang mangkal di tepian. Sementara, yang lain duduk di anak tangga sambil membuka bekal sederhana dari rumah. Banyak dari mereka yang datang bukan semata bersujud di dalam masjid. Mereka datang karena butuh udara segar, dan anak-anak perlu ruang untuk berlari tanpa harus ditodong tiket permainan atau struk makanan.
Di sini, masjid telah menjadi katup pengaman bagi warga urban. Namun, kebebasan itu tetap memiliki label harga yang tak bisa ditawar.
“Ya, walaupun harus bayar parkir lima ribu,” kata seorang ibu muda. Matanya tak lepas mengikuti sang anak yang berlari kecil mengitari tiang-tiang masjid. Lima ribu rupiah adalah biaya untuk hak menikmati senja – sebuah retribusi kecil di gerbang tempat ibadah yang kini menjalankan fungsi taman kota.
Minimnya taman kota telah memaksa halaman masjid memikul beban sebagai pengganti ruang bermain – satu-satunya tempat yang paling mungkin diakses tanpa biaya dan tanpa tatapan curiga.
Di akhir pekan, pekerja kantoran pun ikut merapat. Mereka duduk berkelompok di sudut pelataran, melepas sepatu, dan membuka obrolan yang tertunda sepanjang minggu. Beberapa membawa kopi dalam termos kecil, yang lain membeli dari pedagang kaki lima.
Di sana, mereka berbagi tawa pelan tentang target kerja, kemacetan, atau harga sewa rumah yang naik lagi bulan depan. Masjid akhirnya menjalankan fungsi ganda: tempat bersujud, tempat bertemu, dan tempat pelarian bagi anak-anak yang rindu berlari. Sebab, kota mereka memang tak menyediakan alternatif lain.
Di pelataran itu, keriuhan memiliki batasnya sendiri. Bangunan megah yang menggantikan skate park dan taman publik kini menampung limpahan kebutuhan warga. Semua bertemu dalam harmoni yang dipaksakan: ibu-ibu, pekerja, anak kecil, hingga para remaja yang dahulu meluncur di atas papan kayu.
Namun, ruang itu tetaplah pinjaman. Ada batas tak kasatmata tentang bagaimana mereka harus bersikap, seberapa keras tawa boleh dilepaskan, atau sejauh mana halaman itu bisa benar-benar dianggap milik bersama. Di balik kenyamanan semu itu, ada aturan sunyi yang mesti dipatuhi.
Dalam keriuhan yang melelahkan ini, Bandar Lampung sedang memperlihatkan wajah aslinya: sebuah kota yang memaksa warga untuk terus beradaptasi karena tak punya pilihan selain menyesuaikan diri. Ketika ruang publik tak tersedia, halaman masjid disulap jadi taman bermain. Saat perpustakaan terasa jauh dan sunyi, sudut kafe disewa seharga segelas kopi. Kala skate park digusur, aspal jalanan yang berbahaya pun diubah menjadi arena latihan.
Bima Pratama Putra, seorang perancang kota dari Kota Kita Foundation, melihat fenomena ini sebagai gejala kota yang kehilangan keseimbangan. Di matanya, cerita tentang Puja yang harus menukar harga kopi demi selembar halaman buku, Dika yang bertarung nyawa di aspal, hingga ibu-ibu yang menyulap pelataran masjid menjadi taman darurat, bukanlah sekadar kebetulan. Itu adalah potret warga yang perlahan terusir dari tanah mereka sendiri. Atau mungkin, katanya dengan nada getir, sebuah kota yang memang sedang melepaskan warganya.
Kota yang berhenti menyediakan ruang gratis untuk sekadar duduk, berbincang, atau tumbuh, memaksa manusianya untuk hidup dalam retakan. Mereka mengisi celah-celah yang tersisa, menjadi penumpang di ruang-ruang privat, dan berbagi tempat yang sebenarnya tidak pernah dirancang untuk kehadiran mereka.
Bagi Bima, ini bukan hanya soal ketiadaan ruang terbuka hijau. Ini adalah soal hak atas lingkungan yang memungkinkan manusia untuk berkembang secara mental, ekonomi, dan sosial-budaya. Sebuah kota yang sehat seyogianya menjadi panggung bagi percakapan dan pertemuan antarkelas tanpa sekat.
Ia menggambarkan kota layaknya otak manusia. Warganya adalah sel-sel saraf yang membuatnya hidup, berpikir, dan bergerak. Jika sel-sel itu tak diberi ruang untuk saling terhubung, maka kota perlahan akan kehilangan daya hidupnya – mati secara fungsional meski fisiknya terus menjulang. Pembangunan, menurut Bima, tak pernah cukup jika hanya berhenti pada beton dan ornamen; partisipasi warga harus memiliki makna yang dalam. Mereka bukan sekadar pengguna fasilitas, melainkan penggerak peradaban.
Dalam bayangan Bima, ruang publik ideal adalah ruang yang benar-benar dimiliki dan digunakan oleh publik – bebas dari filter daya beli, nyaman, dan bersih dari motif keuntungan. Sebuah ruang yang tidak menanyakan berapa isi dompet Anda sebelum mengizinkan Anda untuk sekadar duduk.
“Kekuatan masyarakat sipillah yang harus mengambil alih kembali ruang-ruang yang hilang itu,” ujarnya.
Bima lalu menarik garis lebih tegas. Ketika ruang untuk bertemu, berdiskusi, dan berekspresi hanya tersedia di tempat-tempat privat yang berorientasi laba, kota perlahan berubah menjadi mesin eksklusi sosial. Ia tidak lagi menyaring orang dengan pagar tinggi; ia memfilter warganya dengan label harga.
Dalam logika ini, mereka yang mampu membayar mendapatkan lebih dari sekadar kursi empuk. Mereka membeli ekosistem: akses Wi-Fi, ruang diskusi yang tenang, dan jaringan sosial. Di balik dinding kaca kafe yang sejuk, ide-ide lahir, kolaborasi terbentuk, dan peluang ekonomi terbuka lebar. Kota memberikan mereka panggung untuk menang.
Sebaliknya, warga yang tak punya cukup uang kehilangan lebih dari sekadar tempat duduk; mereka kehilangan kesempatan. Tanpa ruang aman untuk berkumpul, jejaring sosial sulit terbangun. Tanpa ruang belajar yang mudah diakses, pengetahuan terasa kian menjauh. Saat ruang ekspresi raib, kreativitas terdesak ke tepian – ke kolong jembatan, ke jalan raya, ke sudut-sudut kota yang rentan digusur sewaktu-waktu.
Marginalisasi ini bekerja dalam diam, pelan-pelan, hampir tak terasa. Namun, dampaknya sistemis. Seorang remaja yang kehilangan skate park bukan hanya kehilangan arena bermain, tetapi juga kehilangan kemungkinan untuk menjadi atlet atau bagian dari industri kreatif.
Komunitas lapak buku bukan hanya kesulitan tempat, tetapi harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa literasi kini wajib menumpang pada daya konsumsi. Pun dengan ibu-ibu dan pekerja kantoran di pelataran masjid; mereka sebenarnya sedang mengisi kekosongan ruang sosial yang gagal disediakan oleh kota.
Bagi Bima, ini bukan semata soal kurangnya taman. Ini soal bagaimana struktur kota menentukan siapa yang berhak untuk maju. Ketika ruang publik menyusut dan digantikan oleh ruang komersial, yang ikut menyempit bukan hanya tempat duduk, melainkan hak untuk berkembang secara fisik, mental, hingga politik. Segalanya dipaksa mengikuti logika angka.
“Pada akhirnya, kota akan tunduk pada mekanisme pasar,” kata Bima.
Cerita ihwal kota yang menyeleksi warganya sampai pula ke Bosman Batubara, peneliti Utrecht University. Dari kejauhan, ia membaca sebuah pola yang tidak asing: ruang-ruang privat tumbuh dengan agresif, ruang publik menyusut pelan-pelan, dan di sela-selanya, warga dipaksa melakukan negosiasi yang melelahkan dengan sisa-sisa kota.
Bagi Bosman, kisah Puja dengan lapak bukunya dan Dika dengan papan skate-nya adalah wajah pembangunan yang timpang dan kapitalistik. Dalam model pembangunan seperti ini, kota diperlakukan murni sebagai komoditas. Lahan tidak lagi dinilai berdasarkan fungsinya sebagai ruang hidup, melainkan potensi profitnya.
Ketika taman atau bukit-bukit hijau bisa diubah menjadi struktur yang dianggap “lebih produktif” atau properti komersial, maka keputusan penguasa bukan lagi soal memenuhi kebutuhan sosial warga. Semuanya beralih menjadi soal akumulasi nilai ekonomi.
“Selalu ada kelompok yang meraup untung atas kerugian yang diterima kelompok lain,” ucap Bosman, yang telah menghabiskan hampir dua dekade meriset urbanisasi kapitalis.
Pemilik modal, pengembang, dan pemegang izin usaha meraup manfaat langsung dari menjamurnya kafe dan restoran. Bagi mereka, pertumbuhan kota adalah deretan angka investasi dan pajak yang masuk kas daerah. Namun, di sisi lain, ada kelompok yang menanggung beban sosialnya dalam sunyi.
Beban itu tidak pernah muncul dalam laporan resmi tahunan. Ia hadir dalam bentuk anak-anak yang kehilangan tempat bermain, komunitas yang tercerai-berai karena tak lagi punya ruang berkumpul, serta warga yang harus merogoh kocek lebih dalam untuk sekadar duduk dan bercengkerama. Mereka kehilangan ruang untuk bertumbuh. Namun, kehilangan itu tidak pernah dianggap sebagai kerugian dalam buku besar pembangunan.
Di antara buku-buku yang halamannya terlipat dan papan skate yang permukaannya tergores aspal, ada satu benang merah: ruang-ruang perlahan dipagari dan kebijakan yang tidak pernah bertanya. Kota yang seharusnya menjadi rumah bersama kini menjadi arena penyaringan – menentukan siapa yang layak tinggal lebih lama dan siapa yang harus segera menyingkir.
Namun, di tengah segala penyempitan itu, mereka tetap datang. Puja dan Forlit tetap membuka halaman-halaman buku di bawah lampu gantung yang asing. Dika dan komunitasnya tetap meluncur di atas aspal jalanan, meski hanya bisa bertahan beberapa meter sebelum harus berhenti. Seolah-olah dengan terus membaca dan terus melompat, mereka sedang mengirimkan pesan pada kota: bahwa mimpi tidak pernah semudah itu digusur oleh pagar seng dan label harga.(*)
Laporan Derri Nugraha
