Sejarah nasional sedang disulap menjadi instrumen amnesia yang menyembunyikan luka perampasan di balik “gincu” pembangunan. Narasi militeristik ini bukan sekadar upaya administratif, melainkan skema terstruktur guna membungkam suara kaum subaltern yang terus digusur oleh ambisi oligarki. Ketika negara menggunakan sejarah untuk mengabsahkan kekerasan sebagai kebajikan publik, maka menulis histori secara jujur bukan hanya upaya intelektual, melainkan perlawanan.
Riwanto Tirtosudarmo | Peneliti Independen
Panggung politik Indonesia riuh rendah sejak Agustus 2025. Salah satu isu yang menjadi perbincangan publik adalah rencana penulisan buku sejarah nasional baru di bawah arahan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Langkah ini menjadi salah satu dari sekian banyak gebrakan pemerintahan Prabowo Subianto, sejak dilantik pada 20 November 2024.
Selain restrukturisasi sejarah, pemerintah juga gencar mengonsolidasikan ekonomi melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara. Pada saat yang sama, kebijakan populis seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih terus dipacu. Namun, langkah ini menuai kritik tajam; mulai kasus keracunan massal hingga tudingan bahwa kebijakan tersebut hanyalah “gincu” untuk menutupi pengerukan kekayaan alam. Program seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Food Estate pun dinilai lebih menguntungkan oligarki, sembari meminggirkan masyarakat lokal. Kerentanan ekologis akibat model pembangunan tersebut makin nyata ketika banjir dan longsor menimpa Sumatra bagian utara menjelang akhir tahun – membuktikan kekeliruan mendasar dalam tata kelola lingkungan selama ini.
Situasi politik terasa kian kelabu menjelang peringatan HUT ke-80 RI. Desas-desus mengenai gelombang protes dari kelompok buruh dan mahasiswa – sebagai reaksi atas berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat – menjadi kenyataan. Aksi demonstrasi pecah di berbagai kota pada 28–30 Agustus, terutama Jakarta. Memasuki September hingga Oktober, publik menyaksikan bagaimana aparat keamanan menangkapi para aktivis yang dianggap dalang demonstrasi.
Tensi politik kembali memuncak saat pemerintah berencana memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto. Meski menghadapi gelombang protes dan petisi dari ratusan akademisi serta tokoh masyarakat, Presiden Prabowo bergeming. Tepat pada 10 November 2025, Soeharto resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.
Upaya penulisan ulang sejarah ini seolah mengamini adagium lama bahwa sejarah ditulis oleh pemenang atau mereka yang berkuasa. Prabowo Subianto – seorang mantan jenderal, mantan menantu Soeharto, sekaligus putra begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo—tampaknya sedang membentuk narasi tersebut.
Sebagai anak pelarian politik, Prabowo menghabiskan masa kecil dan remaja di luar negeri. Meski begitu, ia memilih berkarier di militer – kemungkinan besar dipengaruhi latar belakang keluarga yang patriotik. Nama tengahnya, Subianto, diambil dari nama pamannya yang gugur dalam perang kemerdekaan.
Darah patriotisme tersebut berkelindan dengan silsilah kekuasaan. Saat berpangkat Kapten pada Mei 1983, Prabowo menikahi Siti Hediati, putri Soeharto, yang kemudian membuat karier militernya meroket. Menjelang kejatuhan Orde Baru pada Mei 1998, ia telah menjabat sebagai Letnan Jenderal dan Panglima Kostrad – jabatan yang sama dengan mertuanya saat membasmi PKI pada 1965.
Di tengah kecamuk politik menjelang lengsernya Soeharto, karier militer Prabowo mencapai titik nadir. Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto, menilai Prabowo melanggar Sumpah Prajurit – terutama terkait kasus penculikan aktivis dan pelanggaran HAM lainnya. Ia pun diberhentikan dari kemiliteran.
Prabowo kemudian beralih ke dunia bisnis bersama adiknya, Hashim Djojohadikusumo. Tak lama setelah bercerai dengan Siti, ia memilih hidup di luar negeri, termasuk Yordania, mengikuti jejak sang ayah sebagai pelarian politik. Di sana, ia menjalin kedekatan dengan Pangeran Abdullah II (kini Raja Yordania), rekan sekelasnya saat menempuh kursus militer di Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, Prabowo sempat dicekal masuk Amerika Serikat akibat rekam jejak pelanggaran HAM-nya.
Prabowo kembali ke tanah air semasa rezim Megawati Soekarnoputri. Pada 2008, bersama Hashim serta kolega dari kalangan militer dan sipil, ia mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sejak saat itu, Prabowo hampir tak pernah absen dalam pemilihan presiden.
Peluang emas akhirnya datang pada Pemilu 2024. Ia mendapat dukungan dari Presiden Jokowi yang menempatkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden. Hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat pun memulih setelah Donald Trump terpilih kembali menjadi kepala negara, lalu memberikannya visa.
Prabowo tampak sebagai sosok yang memiliki tekad besar terhadap kekuasaan. Ketika mandat itu akhirnya diraih pada usia 73 tahun, Indonesia – negara dengan populasi terbesar keempat di dunia – berada dalam genggamannya. Kini, nyaris tak ada yang mampu menghalangi ambisinya. Keputusan menetapkan Soeharto – mantan mertuanya sekaligus diktator yang berkuasa selama 32 tahun – sebagai Pahlawan Nasional bukan sekadar bentuk apresiasi. Langkah ini dapat dibaca sebagai upaya pengabsahan terhadap kekerasan sebagai sebuah virtue (kebajikan) dalam berpolitik.
Negara memang memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan melalui aparat militer dan kepolisian. Namun, Prabowo seolah melanjutkan tradisi Soeharto dengan menyematkan makna baru pada kekerasan sebagai public virtue (kebajikan publik). Tanpa ragu, ia memperluas pengaruh militer ke ranah sipil dan menambah jumlah Komando Daerah Militer (Kodam), sebuah sinyal bahwa militer kembali menjadi “panglima” bagi arah masa depan republik.
Dalam konteks ini, Fadli Zon – kader setia Gerindra sejak awal – memahami peran strategisnya: mendukung visi Prabowo untuk reinventing Indonesia menuju Indonesia Raya. Reinventing Indonesia menjadi kata kunci, dan kekerasan diposisikan sebagai “kebajikan publik baru” yang disuntikkan ke dalam narasi sejarah Indonesia yang baru.
Di tengah upaya negara merumuskan kembali narasi sejarahnya, sebuah buku baru berjudul Sejarah Indonesia, Sejarah Perampasan (MNC, Desember 2025) hadir menawarkan perspektif berbeda. Ditulis oleh dua intelektual muda generasi milenial, Hidayatullah Rabbani dan Mei Suciati, buku ini memotret warga negara Indonesia sebagai korban abadi dari politik perampasan (the politics of dispossession). Penulis memandang Indonesia sudah eksis jauh sebelum nama itu lahir – sejak kepulauan ini masih dikenal sebagai Nusantara, bagian dari wilayah yang disebut Anthony Reid sebagai “Tanah di Bawah Angin” (Land Below the Wind).
Secara kronologis, buku ini melacak jejak eksploitasi global di Nusantara sejak awal abad ke-16, yang dibagi ke dalam beberapa fase krusial:
- Kekerasan dan Dagang: Perampasan Kolonial Awal (1600–1800).
- Tanam Paksa dan Hukum Kolonial: Produksi Kemiskinan Struktural (1830–1870).
- Liberalisme Kolonial dan Kapital Swasta (1870–1942).
- Politik Etis dan Lahirnya Subjek Kolonial Modern (1901–1942).
- Kemerdekaan dan Reproduksi Kekuasaan: Formasi Negara Nasional (1945–1965).
- Pembangunan, Militer, dan Modal: Orde Baru sebagai Rezim Perampasan (1966–1998).
- Reformasi, Neoliberalisme, dan Perampasan Baru (1998–Sekarang).
- Perampasan di Era Digital.
Cakupan buku ini cukup ambisius karena menjelajahi rentang waktu panjang untuk menjelaskan bagaimana perampasan dialami “orang Indonesia” tanpa jeda, meski di bawah rezim politik-ekonomi yang berganti-ganti. Landasan filosofis penulisan buku ini ditegaskan oleh para penulisnya:
“Kami menulis buku ini dengan keyakinan bahwa sejarah tidak hanya berisi deretan peristiwa, tetapi juga cara pandang — dan cara pandang itu selama ini dikuasai oleh mereka yang berkuasa. Dalam narasi resmi, pembangunan selalu dikisahkan sebagai keberhasilan bangsa, sebagai bukti bahwa Indonesia telah keluar dari “keterbelakangan.” Namun di balik kisah itu tersembunyi kenyataan lain, bahwa apa yang disebut pembangunan sering kali berdiri di atas penderitaan dan penghilangan yang sistematis. Bahwa modernitas yang kita rayakan hari ini bertumpu pada fondasi yang rapuh, tanah-tanah yang dirampas, masyarakat adat yang digusur, tenaga kerja yang dieksploitasi, dan cara-cara hidup yang dimusnahkan atas nama kemajuan.”
Kedua penulisnya mengklaim karya ini sebagai buku sejarah. Namun, mereka menuliskannya dari posisi politik tertentu yang saya sebut sebagai politik perlawanan (resistance politics). Hidayatullah dan Mei secara konsisten menunjukkan bahwa narasi sejarah Indonesia selama ini sering kali menyembunyikan ironi sekaligus tragedi: kegagalan dalam mewujudkan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera.
Bagi mereka, bangsa ini tumbuh di atas “fondasi yang rapuh; tanah-tanah yang dirampas, masyarakat adat yang digusur, tenaga kerja yang dieksploitasi, dan cara hidup yang dimusnahkan atas nama kemajuan.” Sebuah tuduhan yang keras, tajam, sekaligus pedas. Tentu banyak pihak yang tidak akan sependapat dengan tesis ini. Namun, perbedaan perspektif semacam itu harus dilihat sebagai kewajaran dalam diskursus intelektual.
Sebagai pembaca tanpa latar belakang keahlian ilmu sejarah, saya bersimpati terhadap posisi politik dan narasi sejarah yang ditawarkan buku ini. Saya mendukung perspektif mereka karena posisi politik tersebut sangat mendesak bagi kondisi negeri saat ini – negeri yang, sebagaimana saya uraikan di awal tulisan, tengah memasuki era perampasan yang mungkin paling brutal, di mana kekerasan dijunjung tinggi sebagai kebajikan publik (public virtue).
Kini, kita sedang dipimpin oleh rezim politik yang tidak hanya melakukan perampasan dan eksploitasi atas nama keserakahan (greediness), tetapi juga melegitimasi tindakan tersebut melalui ideologi militeristik. Di bawah rezim ini, kekerasan seolah dinarasikan sebagai ideologi yang sah (legitimate ideology). Gagasan reinventing Indonesia dan pemuliaan kekerasan sebagai kebajikan tampaknya akan menjadi ruh dalam buku sejarah nasional baru, yang konon tengah disunting dan tak lama lagi terbit.
Dalam konteks perkembangan sosial-politik inilah, kehadiran karya Hidayatullah dan Mei menjadi kian relevan. Sebagai representasi generasi milenial, buku Sejarah Indonesia, Sejarah Perampasan ini menjadi penting bukan sekadar karena berhasil melacak perampasan (dispossession) yang berlangsung sejak abad ke-16 hingga hari ini. Lebih dari itu, ia penting karena keberaniannya mengambil posisi politik yang tegas: perlawanan (resistance).
Di saat dunia akademik dan aktivisme sosial tampak kian kehilangan elan vitalnya, karya ini muncul sebagai perintis perlawanan epistemik. Ia mewujudkan perlawanan tersebut dalam bentuk narasi sejarah yang berbeda – sebuah suara bagi mereka yang tak mampu menuliskan sejarahnya sendiri, atau apa yang disebut Eric Hobsbawm sebagai people without history, dan Gayatri Spivak sebagai the subaltern.
Sebagai penutup, saya kutipkan paragraf pertama dari bab akhir buku tersebut, yang ditulis dengan bahasa yang hampir puitis:
“Kami menulis buku ini bukan dari menara gading, tetapi dari reruntuhan – reruntuhan hutan yang telah hilang, reruntuhan kampung yang digusur, reruntuhan bahasa yang tak lagi diucapkan, dan reruntuhan imajinasi tentang dunia yang tak lagi adil. Dalam reruntuhan itulah kami menemukan bahwa menulis bukan sekedar upaya intelektual, melainkan bentuk kecil dari perlawanan; melawan penghapusan, melawan amnesia yang dipelihara negara, melawan wacana pembangunan yang terus menyembunyikan luka.”(*)
