Regulator kebijakan memainkan peran penting dalam menanggulangi perubahan iklim. Tak cukup sekadar membangun sistem pengelolaan limbah, tetapi juga meminta pertanggungjawaban korporasi.
Wahyu Widianningrum | Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan Universitas Lampung
Tatkala Konferensi Perubahan Iklim Tingkat Global pada 2015, Indonesia menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi sebesar 29%. Penurunan tersebut dengan upaya sendiri. Angkanya bisa mencapai 41% dengan bantuan internasional pada 2030.
Saat ini, kebijakan perubahan iklim makin penting akibat dampak pemanasan global. Salah satu penyebab utama perubahan iklim adalah emisi karbon. Ia berasal dari berbagai sektor, termasuk sampah yang menyumbang gas metana.
Dalam konteks ini, penting untuk memerhatikan dan menerapkan kebijakan yang berfokus pada pengurangan emisi karbon limbah sampah. Pengurangan itu baik dari sumber maupun penguatan dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, sampah tidak dibiarkan begitu saja di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Limbah sampah merupakan salah satu sumber emisi karbon yang signifikan. Pembusukan dan penguraian limbah organik menghasilkan gas metana – gas rumah kaca yang lebih kuat daripada karbon dioksida. Selain itu, pembakaran limbah juga menyebabkan emisi karbon dioksida, yang berkontribusi pada efek rumah kaca dan pemanasan global. Oleh karena itu, perlu kebijakan yang berfokus pada pengelolaan limbah sampah guna mengurangi emisi karbon.
Sejumlah negara dan organisasi internasional mengakui pentingnya kebijakan perubahan iklim, termasuk di antaranya pengelolaan limbah sampah. Salah satu contohnya adalah implementasi konsep “Zero Waste” (nol limbah) yang telah diterapkan di beberapa kota dan negara. Konsep ini bertujuan mengurangi limbah yang dikirim ke TPA dan mendorong praktik daur ulang, kompos, dan pengurangan limbah secara keseluruhan. Dengan mengurangi volume limbah yang dibuang, emisi karbon dapat ditekan.
Namun, itu tak cukup. Kebijakan harus mencakup peningkatan infrastruktur daur ulang dan pengelolaan limbah secara efisien. Sistem pengumpulan limbah yang terorganisasi dengan baik, fasilitas pengolahan limbah yang modern, dan kampanye kesadaran masyarakat yang efektif akan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dari limbah sampah.
Kebijakan publik dan dukungan masyarakat pun memiliki peran penting. Pemerintah perlu mendorong kebijakan yang mendukung pengelolaan limbah berkelanjutan dan mengurangi emisi karbon dari limbah sampah. Selain itu, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam praktik pengelolaan limbah yang ramah lingkungan juga harus ditingkatkan.
Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim akibat emisi karbon limbah sampah, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi penting. Dengan tindakan bersama dan kesadaran akan dampaknya, kita dapat mengurangi emisi dari sampah, menjaga lingkungan, dan melindungi bumi untuk generasi hari ini dan masa mendatang.
Tak kalah pentingnya adalah pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengurangan limbah dan dampaknya terhadap perubahan iklim. Melalui kampanye penyuluhan dan edukasi, masyarakat dapat diberdayakan untuk mengadopsi praktik pengelolaan limbah yang berkelanjutan, seperti pengurangan pemakaian plastik sekali pakai hingga gaya hidup (life style) yang ramah lingkungan.
Selain pengelolaan limbah secara efisien, inovasi seperti instalasi pembangkit listrik tenaga sampah dapat membantu pengurangan emisi dan memanfaatkan limbah sebagai sumber energi terbarukan. Teknologi ini memanfaatkan limbah organik untuk menghasilkan energi, yang pada gilirannya mengurangi kebutuhan akan sumber energi fosil yang menghasilkan emisi karbon sangat tinggi.
Pemanfaatan sampah menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) memang sedang tren di berbagai negara. Namun, hal ini belum bisa diterapkan efektif di Indonesia. Pasalnya, tingkat kebersihan sampah di Republik ini terkontaminasi dengan banyak jenis sampah. Sehingga, dikhawatirkan emisi buang dari PLTSa dapat menimbulkan polutan baru yang berbahaya bagi kesehatan manusia.
Tanggung Jawab Korporasi
Pemerintah memainkan peran penting dalam menanggulangi perubahan iklim. Dengan menerapkan regulasi dan kebijakan pengelolaan limbah berkelanjutan, seperti larangan plastik sekali pakai dan insentif untuk daur ulang, pemerintah dapat mendorong perubahan perilaku dan mengurangi emisi dari sumber sampah secara keseluruhan.
Di lain hal, tentunya pemerintah bisa memainkan peran melalui regulasi dengan prinsip Cyrcle Chain Economic (ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah). Tujuannya, meminta para korporasi yang dalam produknya menghasilkan sampah agar turut bertanggung jawab. Sebab, selama ini, sampah dihasilkan produsen berakhir begitu saja di TPA dan berbagai media lingkungan lainnya.
Tantangan perubahan iklim membutuhkan kolaborasi yang luas antara berbagai instansi dan negara. Pertukaran informasi, teknologi, dan pengalaman terbaik antarnegara dapat membantu pengembangan solusi yang efektif, serta mempercepat upaya menanggulangi perubahan iklim akibat emisi karbon limbah sampah.
Dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan menanggulangi perubahan iklim, upaya menurangi emisi limbah sampah sangat penting. Dengan adanya kesadaran, pengelolaan yang efisien, inovasi teknologi, dukungan pemerintah, dan kolaborasi global, kita dapat mencapai tujuan bersama dalam menjaga lingkungan yang sehat dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.(*)
