Festival Lima Gunung bukan sekadar perayaan kesenian rakyat. Pengalaman di lereng lima gunung Magelang memperlihatkan hubungan antara kebudayaan, kekuasaan, dan kehidupan masyarakat desa. Melalui Komunitas Lima Gunung, gerakan kebudayaan ini menantang dominasi budaya adiluhung sekaligus menghadirkan cara lain memaknai Jawa.
Riwanto Tirtosudarmo | Peneliti Sosial Independen
Seperempat abad setelah Festival Lima Gunung pertama kali digelar, Dusun Warangan kembali menjadi tuan rumah. Selama tiga hari, 10–12 Juli 2026, dusun di lereng Gunung Merbabu itu berubah menjadi ruang perjumpaan.
Rumah-rumah penduduk menjadi tempat singgah kelompok-kelompok kesenian. Di ruang tamu tersaji teh manis dan stoples berisi kue. Di dapur, tuan rumah menyiapkan hidangan bagi tamu yang datang silih berganti. Di jalan-jalan kampung, warga sibuk menyambut para seniman yang akan tampil pada Festival Lima Gunung ke-25.
Sulit melihat semua itu sekadar festival kesenian. Selama tiga hari, Warangan seolah bekerja dengan caranya sendiri. Rumah-rumah terbuka bagi orang-orang yang bahkan belum saling mengenal. Kelompok-kelompok kesenian datang dan pergi tanpa sekat-sekat yang lazim ditemukan dalam sebuah organisasi. Tak banyak aturan, tetapi semuanya berjalan sebagaimana mestinya.
Saya datang untuk menyaksikan sebuah festival. Ketika meninggalkan Warangan, saya justru membawa sebuah pertanyaan: apakah kebudayaan masih dapat dipakai untuk membaca Jawa?
Pertanyaan semacam itu pernah diajukan Clifford Geertz. Baginya, politik tak pernah berdiri sendiri. Ia bertumbuh dari kebudayaan yang melahirkannya. “Di mana kita dapat melihat desain politik Perancis kalau bukan di Perancis sendiri?” Melalui analogi itu, Geertz hendak menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki logika kebudayaannya sendiri, dan logika itulah yang membentuk cara kekuasaan bekerja.
Pandangan Geertz memang tidak lagi diterima tanpa kritik. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik setelah 1965 mengubah Indonesia secara mendasar. Richard Robison, misalnya, mengingatkan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih revolusioner daripada kapitalisme. Sejak itu, banyak kajian Indonesia bergeser dari pembacaan kebudayaan menuju analisis ekonomi-politik.
Namun, pengalaman di Warangan menunjukkan bahwa perspektif kebudayaan belum sepenuhnya kehilangan relevansi. Bukan karena Jawa tidak berubah, melainkan karena perubahan itu sendiri terus berlangsung melalui kebudayaan. Di lereng lima gunung sekitar Magelang, saya menjumpai sebuah dunia yang tidak mudah dijelaskan hanya melalui politik atau ekonomi.
Dari pengalaman itulah tulisan ini berangkat. Perhatian saya bukan pada perdebatan mengenai sejauh mana kebudayaan Jawa memengaruhi politik Indonesia, melainkan pada Komunitas Lima Gunung sebagai sebuah fenomena sosial.
Di Warangan, saya mulai memahami bahwa Festival Lima Gunung tidak berdiri sendiri. Festival itu hanyalah wajah dari sebuah komunitas yang telah bertahan selama 25 tahun.
Komunitas itu lahir dari kegelisahan Sutanto—lebih dikenal sebagai Tanto Mendut—seorang pemusik kontemporer yang dibesarkan di Magelang. Ia melihat sesuatu yang sering luput dari perhatian. Di desa-desa sekitar Menoreh, Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Andong, kelompok-kelompok kesenian rakyat tetap hidup sebagai bagian dari keseharian masyarakat. Kesenian bukan hanya pertunjukan. Ia hadir dalam berbagai perayaan, ritual, dan penanda kehidupan desa.
Sebagian besar warga di kawasan lima gunung hidup bertani. Mereka menanam sayuran, bunga, dan tembakau. Di tengah kehidupan agraris itulah kelompok-kelompok kesenian dipelihara dari satu generasi ke generasi. Dari sanalah Komunitas Lima Gunung bertumbuh. Ia berakar pada kebudayaan petani Jawa, ketika kesenian masih menyatu dengan sistem kepercayaan dan kehidupan sosial masyarakat.
Tentu saja, dunia yang melahirkan komunitas itu tak lagi sama. Desa-desa di Jawa terus berubah. Ikatan-ikatan sosial yang dahulu menyatu dengan kehidupan masyarakat perlahan mengendur. Kesenian pun tidak lagi sepenuhnya menjadi bagian dari sistem kepercayaan lokal. Di banyak tempat, ia berkembang menjadi seni pertunjukan, bahkan menjadi sumber penghidupan.
Namun, justru di tengah perubahan itulah Komunitas Lima Gunung menemukan bentuknya. Komunitas ini bertumpu pada tiga kekuatan yang saling melengkapi. Pertama, Sutanto beserta jejaring sosial dan kebudayaan yang dibangunnya. Kedua, kelompok-kelompok kesenian desa beserta para tokoh lokal yang menjaga kehidupan kesenian rakyat. Ketiga, para aktivis perkotaan yang secara sukarela mendukung berbagai kegiatan komunitas, terutama penyelenggaraan Festival Lima Gunung. Kolaborasi ketiga unsur itulah yang membuat komunitas ini tetap hidup hingga sekarang.
Dari luar, hubungan antarpendukung Komunitas Lima Gunung tampak longgar. Tidak ada birokrasi yang rumit. Namun, semakin lama saya berada di dalamnya, semakin jelas terlihat pusat yang menghubungkan semuanya.
Peran itu berada pada Sutanto. Di lingkungan komunitas, ia dikenal sebagai Presiden Komunitas Lima Gunung. Sebutan itu memang terdengar simbolik. Namun, tanpa dirinya, sulit membayangkan bagaimana komunitas ini bergerak.
Komunitas Lima Gunung memang tak dibangun dengan struktur formal yang kaku. Namun, di balik hubungan-hubungan yang tampak cair, tetap ada susunan peran. Di bawah Sutanto terdapat para tokoh kelompok kesenian dari masing-masing gunung dan para aktivis yang mendampingi kegiatan komunitas. Lapisan berikutnya adalah warga desa yang terlibat sebagai pelaku seni, penjaga keamanan, juru parkir, penyedia konsumsi, hingga penonton. Struktur itu tidak dibentuk oleh aturan tertulis, melainkan tumbuh dari hubungan-hubungan sosial yang dipelihara bersama.
Saya juga berkenalan dengan kelompok kesenian Dhom Sunthil. Dalam bahasa Indonesia, dhom sunthil berarti peniti. Kelompok ini telah lama menjadi bagian dari kehidupan dusun.
Menurut cerita warganya, mereka pernah memiliki kelompok wayang orang yang lengkap. Kini, yang tersisa hanyalah kenangan. Satu demi satu para pemainnya meninggal dunia, sementara tidak ada generasi yang benar-benar menggantikannya. Tradisi itu kemudian diteruskan dalam bentuk-bentuk kesenian lain oleh Handoko, yang mewarisi peran kakek dan ayahnya memimpin kelompok kesenian rakyat.
Kisah Dhom Sunthil memperlihatkan bahwa kesenian rakyat di sekitar lima gunung terus berubah. Wayang orang yang terikat pada pakem tidak lagi menjadi bentuk pertunjukan yang paling sering dijumpai. Sebaliknya, Topeng Ireng, Soreng, Jathilan, dan Kuda Lumping berkembang semakin luas sejak dekade 1970-an.
Perubahan itu menarik. Wayang orang bertumpu pada kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana dengan aturan pementasan yang relatif ketat. Topeng Ireng, Soreng, dan Jathilan bergerak dengan cara berbeda. Bentuk-bentuk kesenian itu lebih lentur, lebih mudah dipelajari, dan lebih dekat dengan kehidupan masyarakat desa.
Sitras Anjilin, tokoh Padepokan Tjipto Budoyo di Dusun Tutup Ngisor, bahkan menciptakan sebuah tari baru bernama Grasakan – mengambil fragmen dari tari Jathilan. Di padepokan yang masih berhasil mempertahankan tradisi wayang orang lengkap itu, justru Topeng Ireng, Soreng, Jathilan, dan Grasakan lebih sering dipentaskan. Bukan semata-mata karena lebih sederhana, melainkan lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat yang terus berubah.
Dari situlah muncul pertanyaan lain. Mengapa justru Topeng Ireng, Soreng, Jathilan, dan Kuda Lumping berkembang pesat sejak dekade 1970-an? Apa yang membuat bentuk-bentuk kesenian yang menampilkan keberanian, kekuatan, bahkan kesan liar dan kasar itu menemukan tempatnya di tengah masyarakat pedesaan? Pertanyaan itu, bagi saya, menjadi pintu untuk memahami Komunitas Lima Gunung.
Selama festival berlangsung, saya tinggal di rumah Ribut. Sehari-hari, ia bertani bunga mawar, tembakau, dan sayuran, sekaligus memelihara sapi. Dari rumah sederhana itulah saya melihat bagaimana sebuah festival sesungguhnya digerakkan. Sejak pagi buta, keluarga ini membagi waktu antara mengurus ladang, pekerjaan rumah, dan menerima tamu. Kesibukan serupa tampak di rumah-rumah warga lain.
Menurut panitia, Festival Lima Gunung tahun ini diikuti delapan puluh lima kelompok kesenian. Mereka datang dari berbagai daerah. Bagi warga Warangan, menerima mereka bukanlah sesuatu yang luar biasa. Festival telah menjadi bagian dari kehidupan desa itu sendiri.
Pengalaman tersebut membuat saya melihat gotong royong secara berbeda. Ia tidak hadir sebagai slogan ataupun jargon, melainkan sebagai praktik sosial yang berlangsung tanpa banyak penjelasan.
Barangkali karena itulah tema Festival Lima Gunung tahun ini, “Makin Bodoh Bareng” (MBB), terasa begitu mengena. Tema itu terdengar jenaka, tetapi sekaligus menyimpan sindiran terhadap kehidupan sosial-politik yang kian manipulatif dan cenderung membodohkan.
Topeng Ireng, Soreng, Jathilan, Kuda Lumping, dan berbagai bentuk kesenian rakyat lain berkembang pesat sejak dekade 1970-an. Sulit menganggap waktunya sebagai sebuah kebetulan. Periode itu bertepatan dengan menguatnya Orde Baru, ketika negara bukan hanya membangun kekuasaan politik, tetapi juga membentuk cara masyarakat memandang kebudayaan Jawa. Nilai-nilai yang dianggap adiluhung—keselarasan, ketertiban, dan penghormatan pada hierarki—sering ditempatkan sebagai wajah utama kebudayaan Jawa.
Di titik inilah perspektif Clifford Geertz kembali terasa relevan. Politik tidak pernah bekerja di ruang hampa. Ia selalu bertaut dengan kebudayaan. Dalam nada yang sejalan, Koentjaraningrat pernah mengatakan bahwa program transmigrasi pada masa Presiden Soeharto dapat dipahami sebagai strategi menyebarkan nilai-nilai kebudayaan Jawa yang dianggap adiluhung ke berbagai daerah di Indonesia.
Jika pembacaan itu diterima, budaya adiluhung tidak lagi dapat dipahami semata sebagai warisan kebudayaan, melainkan juga cara pandang yang membentuk hubungan kekuasaan. Dalam konstruksi semacam itu, keraton dan nilai-nilai yang dianggap luhur ditempatkan sebagai pusat kebudayaan, sementara bentuk-bentuk kesenian rakyat didorong ke pinggiran.
Hubungan yang hierarkis tersebut, dalam praktik politik, dapat bekerja secara represif karena menentukan bentuk-bentuk kebudayaan yang dianggap layak mewakili Jawa. Dominasi cara pandang semacam itulah yang, dalam batas tertentu, mengandung watak rasisme kultural karena menempatkan budaya adiluhung sebagai ukuran untuk menilai bentuk-bentuk kebudayaan lain.
Barangkali, semangat itu yang ditangkap Sutanto dan diterjemahkan ke dalam Komunitas Lima Gunung. Festival Lima Gunung tidak berusaha menghidupkan kembali bayangan tentang kebudayaan Jawa yang berpusat pada keraton. Sebaliknya, melalui kesenian rakyat yang tumbuh di lereng gunung dan kehidupan petani, festival ini menghadirkan sebuah strategi gerakan sosial yang mempertanyakan dominasi budaya adiluhung sebagai cara utama memahami Jawa.
Karena itu, Komunitas Lima Gunung layak dipahami sebagai gerakan kebudayaan. Melalui kesenian rakyat, komunitas ini bukan hanya merawat tradisi, tetapi juga membuka ruang bagi cara lain memahami Jawa. Apa yang mereka lakukan dapat dibaca sebagai ikhtiar mendekolonisasi cara pandang terhadap kebudayaan Jawa yang selama ini lebih banyak dibentuk oleh bayangan tentang budaya adiluhung.
Ketika meninggalkan Warangan, pertanyaan yang saya bawa pada awal tulisan ini tak lagi terasa sama. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik memang telah mengubah Jawa. Namun, selama kebudayaan masih hidup dalam praktik-praktik keseharian masyarakatnya, ia tetap menawarkan cara untuk memahami perubahan tersebut. Dalam pengertian itulah, Festival Lima Gunung dapat dibaca sebagai sebuah ikhtiar mendekolonisasi dominasi budaya adiluhung—membuka kembali ruang bagi kesenian rakyat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari cara memahami Jawa.(*)
