Tiga peristiwa kebudayaan menjelang peringatan kemerdekaan membuka kembali perdebatan lama tentang Indonesia, dari Soedjatmoko hingga Sumarsih. Di tengah penilaian bahwa reformasi politik telah gagal, mengemuka kegelisahan tentang masa depan republik sekaligus krisis imajinasi keindonesiaan. Namun, seperti jalan terang yang dicari di tengah kegelapan, harapan tetap hidup pada mereka yang masih berpikir, membaca, mengingat, dan bersikap kritis.
Riwanto Tirtosudarmo | Peneliti Sosial Independen
Sore itu, moderator mengajukan satu pertanyaan terakhir kepada para panelis dalam peluncuran buku Memoar Soedjatmoko.
“Apa artinya menjadi Indonesia?”
FX Dominic Hera alias Sisco, pembuat film dokumenter tentang keluarga Soedjatmoko, menjawab, “…menjadi Indonesia, atau menjadi orang Indonesia, belajar dari Soedjatmoko berarti harus memiliki optimisme. Dalam kegelapan, seperti dikatakan Kartini, harus mencari jalan yang terang.”
Peluncuran buku karya Isna Soedjatmoko itu berlangsung di Kafe Pelopor, Menteng, Jakarta, Minggu petang, 2 Agustus 2026. Hadir sebagai panelis Chatib Basri, Isna, dan Sisco.
Jawaban Sisco menarik perhatian saya. Indonesia saat ini berada dalam situasi yang memprihatinkan. Politik sebagai cara mengatur hidup bersama mengalami kemacetan. Keresahan terasa di mana-mana, tetapi orang tidak tahu bagaimana mencari jalan keluar. Dalam situasi seperti itu, jawaban Sisco mengingatkan pada satu hal: di tengah kegelapan, orang tidak boleh berhenti mencari jalan yang terang.
Kegelisahan semacam itu sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Pada awal 1950-an, ketika memimpin majalah Siasat, Soedjatmoko menulis sebuah esai berjudul “Mengapa Konfrontasi?” Melalui tulisan itu, ia mengajak pembacanya berdebat tentang situasi Indonesia yang, menurut penilaiannya, sedang mengalami krisis daya cipta.
Sebagai pemikir kebudayaan, Soedjatmoko melihat krisis itu tercermin pada belum lahirnya karya-karya sastra yang memiliki nilai universal. Ia mengkritik para seniman yang dinilainya belum mampu menghasilkan karya yang mencerminkan semangat zamannya. Masih terlalu berkutat pada persoalan lokal.
Kedekatannya dengan Sutan Sjahrir membuat pandangan kebudayaannya berkembang dalam cakrawala yang kosmopolitan. Tantangan berpolemik yang ia ajukan juga mengingatkan pada sikap Sutan Takdir Alisyahbana dalam Polemik Kebudayaan, ketika Alisyahbana mengajak Indonesia meninggalkan romantisme kejayaan masa lalu dan menatap masa depan.
Kegelisahan serupa, dalam bentuk berbeda, juga muncul dalam ceramah Mochtar Lubis di Akademi Jakarta bertajuk “Siapa Orang Indonesia?” Mochtar mengkritik watak orang Indonesia yang menurutnya kurang rasional dan hipokrit. Sjahrir, Alisyahbana, dan Mochtar adalah orang-orang yang dekat secara pemikiran dan politik dengan Soedjatmoko.
Salah seorang yang kemudian menanggapi ajakan Soedjatmoko untuk berpolemik adalah Buyung Saleh (Slamet Poeradisastra), seorang pemikir kebudayaan yang aktif dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), organisasi kebudayaan Partai Komunis Indonesia. Saya kira, Soedjatmoko memang sengaja mengajak berdebat para pemikir yang secara ideologis berada di seberang posisinya—mereka yang kurang lebih berada di sekitar Presiden Sukarno.
Pada masa itu, Bung Karno terus menggelorakan nasionalisme. Ia melihat revolusi Indonesia belum selesai dengan tercapainya kemerdekaan, melainkan harus diteruskan untuk melawan apa yang dalam pidato-pidatonya disebut sebagai imperialisme dan neokolonialisme. Tak sulit membayangkan bahwa musuh-musuh revolusi yang dimaksud Bung Karno bukan hanya negara-negara Barat—Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda—tapi juga mereka di dalam negeri yang dipandangnya pro-Barat.
Bagi Buyung, krisis daya cipta yang dirisaukan Soedjatmoko itu tidak dapat dilepaskan dari krisis global. Dengan kata lain, keduanya sama-sama sepakat bahwa krisis yang sedang dihadapi Indonesia bersifat mendasar. Perbedaan di antara mereka barangkali terletak pada cara membaca akar persoalan. Bagi Soedjatmoko, krisis itu adalah krisis humanisme. Di mata Buyung, akar krisis harus dicari dalam realitas sosial, yang dalam dunia kesenian sering dihubungkan dengan realisme sosialis.
Kita tahu nasib dua pemikir besar kebudayaan Indonesia ini berbeda setelah 1965. Soedjatmoko menjadi duta besar pemerintahan Orde Baru di Amerika Serikat, sedangkan Buyung dibuang ke Pulau Buru.
Dua hari sebelum peluncuran Memoar Soedjatmoko, saya menghadiri perayaan ulang tahun ke-50 Penerbit Pustaka Obor. Kelahiran penerbit itu tak bisa dilepaskan dari peran Mochtar Lubis, salah satu pendiri. Selain peluncuran sejumlah buku, sore itu juga diadakan sebuah diskusi yang dimoderatori oleh Adit, seorang anak muda generasi milenial yang berprofesi sebagai content creator.
Sebelum diskusi, saya sempat berbincang dengan Adit. Ia bercerita tentang kegiatannya sebagai pegiat literasi. Menurutnya, belakangan ini mulai muncul kegairahan di kalangan anak muda untuk membaca buku. Ada gejala bahwa anak-anak muda mulai bosan atau letih dengan penggunaan telepon genggam.
Saya tidak tahu sejauh mana pengamatan Adit itu dapat dibenarkan. Melihat sedikitnya anak muda yang hadir pada perayaan ulang tahun Pustaka Obor maupun peluncuran Memoar Soedjatmoko, saya justru sedikit meragukannya. Semoga saya keliru. Saya tetap meyakini bahwa dengan jumlah anak muda Indonesia yang begitu besar, sekecil apa pun persentase mereka yang masih membaca buku tetap merupakan jumlah yang besar.
Tiga hari sebelum perayaan ulang tahun Pustaka Obor, saya menyaksikan sebuah peristiwa lain. Pada Senin sore, 27 Juli 2026, Akademi Jakarta menyelenggarakan Kuliah Kenangan Sutan Takdir Alisyahbana di Teater Terbuka Taman Ismail Marzuki, Cikini. Pembicaranya adalah Sumarsih, seorang ibu rumah tangga yang selama bertahun-tahun secara konsisten mengikuti Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka.
Hari itu, Teater Terbuka dipenuhi anak-anak muda berbaju hitam.
Saya tidak tahu apakah Akademi Jakarta, yang saat ini dipimpin Seno Gumira Ajidarma sebagai ketua dan Karlina Supelli sebagai wakil ketua, sengaja memilih tanggal 27 Juli untuk menyelenggarakan kuliah kenangan itu. Tanggal tersebut mengingatkan kita pada peristiwa 27 Juli 1996, ketika kantor PDI di Jalan Diponegoro, Menteng, diserang oleh orang-orang yang diduga anggota militer tanpa seragam. Saat itu, kantor PDI menjadi ruang berkumpul para pengkritik pemerintah Orde Baru, termasuk para aktivis PRD yang dipimpin Budiman Sudjatmiko.
Sumarsih membacakan kuliahnya yang berjudul “Menolak Diam, Melawan Lupa.” Ia bukan hanya berbicara sebagai seorang ibu, tetapi juga sebagai ibu yang kehilangan putranya, Bernardinus Realino Norma Irawan—Wawan—mahasiswa Universitas Atma Jaya Jakarta yang tewas tertembak dalam Tragedi Semanggi I pada 13 November 1998. Kala itu, mahasiswa berdemonstrasi menentang Sidang Istimewa MPR RI yang masih diikuti anggota DPR dan MPR hasil Pemilu 1997, pemilu terakhir pada masa kekuasaan Soeharto.
Apa yang dahulu ditentang para mahasiswa itu, menurut saya, kini terbukti. Reformasi politik 1998 yang melahirkan euforia demokrasi ternyata sejak kelahirannya telah dibajak oleh orang-orang yang tetap setia kepada Orde Baru.
Kehadiran begitu banyak anak muda yang memenuhi Teater Terbuka justru menimbulkan optimisme saya bahwa sikap kritis itu masih mereka miliki. Indonesia sungguh memerlukan itu.
Ketiga peristiwa yang saya hadiri itu—peluncuran Memoar Soedjatmoko, perayaan ulang tahun Pustaka Obor, dan Kuliah Kenangan Sutan Takdir Alisyahbana—berlangsung di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ketiganya dapat dikatakan sebagai peristiwa kebudayaan yang dihadiri kalangan terdidik di pusat kekuasaan Indonesia.
Namun, Indonesia jauh lebih akbar daripada Menteng, atau Jakarta. Indonesia adalah negeri yang besar, baik secara demografis maupun geografis. Negeri ini juga masih menyimpan kekayaan dan keberagaman, hayati maupun nonhayati. Tiga peristiwa yang saya ceritakan itu, saya yakin, hanya merefleksikan sebagian kecil dari sesuatu yang bernama Indonesia.
Karena itu, setiap kali mendengar penilaian bahwa Indonesia sedang berada dalam krisis, saya selalu bertanya: apakah kegelisahan yang dirasakan oleh segelintir kalangan terdidik di perkotaan itu juga dirasakan oleh masyarakat kebanyakan? Atau jangan-jangan, kita sedang membaca Indonesia dari sudut pandang yang terlalu sempit?
Indonesia memang sering mudah disalahpahami karena kebesaran dan kompleksitas yang melekat pada dirinya.
Dalam penilaian saya, memang ada sesuatu yang terasa macet. Reformasi politik pasca-Orde Baru terbukti gagal. Kesulitan hidup yang dihadapi masyarakat dalam perjuangan sehari-hari, terutama di tengah tekanan ekonomi, adalah kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Sementara itu, sistem politik yang lahir dari reformasi 1998 justru menghasilkan para pemimpin yang lebih sibuk memikirkan kekuasaan dan kepentingan kelompoknya.
Ada rasa ditinggalkan. Ada rasa diabaikan. Ada pula perasaan bahwa masyarakat harus mencari jalannya sendiri untuk mempertahankan hidup. Dengan kata lain, memang ada krisis itu. Ada krisis tentang imajinasi keindonesiaan. Republik ini hendak dibawa ke mana?
Jika ada catatan reflektif yang dapat diambil pada bulan kemerdekaan ini, mungkin saya kembali pada apa yang dikatakan Sisco, pada pengamatan Adit, dan pada keteguhan Sumarsih: tetap menjaga optimisme, tidak berputus asa, dan terus melihat peluang, sekecil apa pun, untuk ikut memperbaiki keadaan.
Menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, pepatah lama yang sering kita dengar itu barangkali masih layak kita ikrarkan bersama: “Dalam kegelapan jangan mengeluh, nyalakan lilin.”(*)
