Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyebut para pengkritiknya sebagai “Londo Ireng” memunculkan pertanyaan: apakah penggunaan bahasa seperti itu sekadar gaya komunikasi atau strategi penyerangan dan penaklukan. Melalui konsep falsehood Judith Butler dan perbandingan dengan Donald Trump, peristiwa tersebut memperoleh makna yang lebih luas. Dalam kerangka itu, bahasa dapat menjadi instrumen kekuasaan untuk membentuk persepsi publik dan menempatkan mereka yang bersikap kritis sebagai musuh.
Riwanto Tirtosudarmo | Peneliti Sosial Independen
Pidato Presiden Prabowo Subianto pada mulanya berbicara tentang sekolah-sekolah yang telah diperbaiki pemerintah. Ia kemudian menyinggung media yang, menurutnya, lebih suka mencari sekolah yang belum diperbaiki untuk dijadikan berita.
“Kami tidak antikritik, tapi kami bukan anak kecil,” ujarnya.
Beberapa saat kemudian, pidato itu berubah arah. Prabowo menggunakan istilah “Londo Ireng” untuk menunjuk para pengkritiknya, yang ia identifikasi sebagai wartawan, aktivis LSM, dan pengamat.
Sebagai warga negara, kita menjadi terbiasa mendengar presiden berbicara seenaknya. Penggunaan istilah “Londo Ireng”, bagaimanapun, bukan sekadar kata kasar. Istilah itu memiliki sejarah yang panjang.
Pada masa perang kemerdekaan, “Londo Ireng” dipakai untuk menyebut orang-orang Indonesia yang bekerja kepada Belanda (Londo) melawan kaum nasionalis. Dalam bahasa Jawa, istilah itu juga digunakan untuk menunjuk tentara-tentara KNIL berkulit hitam yang tidak sedikit berasal dari Kepulauan Maluku, terutama Ambon.
Jejak historis itu tak berhenti setelah Indonesia merdeka. Dalam sejarah, satu-satunya gerakan separatis yang muncul adalah Republik Maluku Selatan (RMS). Sebagian pendukungnya memilih pindah menjadi warga negara Belanda. Menarik bahwa istilah dengan sejarah seperti itu keluar dari mulut seorang presiden yang lahir pada era pascakemerdekaan.
Ditilik dari garis keturunan ayah dan kakeknya, Sumitro Djojohadikusumo dan Margono Djojohadikusumo, Prabowo berasal dari keluarga nasionalis. Nama Subianto, konon, adalah nama pamannya yang gugur dalam perang kemerdekaan. Sumitro sempat meninggalkan Indonesia setelah gerakan PRRI/Permesta gagal. Prabowo sendiri pernah menetap di Yordania setelah diberhentikan sebagai tentara pascalengsernya Soeharto pada 1998.
Melihat perjalanan hidupnya, Prabowo memiliki latar belakang yang kaya dan kompleks sebagai warga negara. Ia lama hidup di luar negeri sehingga dapat menjadi seorang kosmopolitan, tetapi pada saat yang sama juga seorang hipernasionalis.
Dalam wawancara dengan Tempo, Sumitro menggambarkan Prabowo sebagai pribadi yang arogan dan temperamental. Nama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mungkin diilhami oleh Partai Indonesia Raya (Parindra), yang pernah didirikan Margono.
Jadi, kebiasaannya sebagai presiden yang sering berpidato seenaknya dan kesukaannya memakai kata-kata kasar yang diambil dari kosakata vernakular itu apakah sekadar gaya atau sebuah strategi penyerangan dan penaklukan? Atau sesungguhnya merefleksikan sebuah fenomena yang lain?
Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Judith Butler, profesor filsafat di University of California, Berkeley, telah lama mengamati cara Donald Trump berbicara.
Trump berulang kali mengucapkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, menggunakan hiperbola, melebih-lebihkan fakta, bahkan menyampaikan apa yang oleh Butler disebut sebagai falsehood (kedustaan). Menariknya, cara berbicara seperti itu tidak mengurangi dukungan publik. Trump justru mampu menyihir banyak warga Amerika hingga memilihnya sebagai presiden, bahkan dua kali.
Menurut Butler, banyak orang Amerika sesungguhnya mengetahui bahwa berbagai pernyataan Trump tak sesuai fakta. Namun, bukan itu yang membuat mereka tertarik. Setidaknya, ada tiga hal yang membuat orang memercayai, atau lebih tepatnya menikmati falsehood.
Pertama, orang terpancing oleh keberanian Trump menyangkal kebenaran yang didasarkan pada fakta. Ada perasaan terbebaskan dari pikiran dan nalar.
Kedua, orang merasa terwakili untuk mengekspresikan kebencian atau prasangka yang selama ini terpendam dan tidak memperoleh ruang di muka publik. Ada semacam liberasi politik di sana.
Ketiga, orang memperoleh kepuasan karena merasa terbebas dari keharusan mengikuti standar yang dianggap normal. Kepuasan itu bahkan dapat bersifat narsistik dan semata-mata menjadi ekspresi kepentingan pribadi.
Butler menggunakan kata thrilled untuk menjelaskan pengalaman itu. Saya menerjemahkannya sebagai keadaan ketika orang terpancing, tergerak, lalu merasakan kepuasan yang luar biasa. Apa yang selama ini terpendam dan tak pernah memperoleh saluran di ruang publik seolah menemukan wadahnya melalui kata-kata Trump, meskipun pernyataan-pernyataan tersebut falsehood.
Tentu akan dianggap berlebihan jika menyamakan Prabowo dengan Trump, atau Indonesia disamakan dengan Amerika Serikat. Namun, perbandingan itu tetap layak diajukan karena keduanya memperlihatkan gejala yang dapat diperbandingkan.
Prabowo dan Trump sering berbicara sesuka hati, memperlihatkan kontradiksi antara ucapan dan kenyataan, serta tidak segan melontarkan kata-kata kasar, bahkan vulgar. Menariknya, cara berbicara seperti itu tak serta-merta mengurangi dukungan publik. Sebaliknya, publik tampak menikmati, atau setidaknya membiarkannya berlalu tanpa banyak mempersoalkan sesuatu yang sesungguhnya dapat disebut sebagai falsehood.
Kemiripan itu kian menarik jika dilihat dari konteks politik kedua negara. Amerika Serikat dan Indonesia sama-sama memiliki jumlah penduduk yang besar, masyarakat multietnik, serta sistem demokrasi yang bertumpu pada prinsip one man one vote. Keduanya juga mempunyai semboyan yang menegaskan persatuan di tengah keberagaman: E pluribus unum di Amerika Serikat dan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia.
Pada awal 2025, Trump kembali menjadi Presiden Amerika Serikat dan Prabowo menjadi Presiden Indonesia. Keduanya kerap dipandang sebagai pemimpin populis, otoriter, militeristik, bahkan oleh sebagian pengamat disebut memiliki kecenderungan fasis. Dalam praktiknya, keduanya memperlihatkan ruang politik yang semakin minim oposisi. Secara konstitusional, pergantian kekuasaan hanya dapat dilakukan melalui pemilihan umum berikutnya.
Naiknya Trump maupun Prabowo, menurut banyak pengamat, bukanlah sebuah kebetulan. Keduanya memenangkan pemilu ketika populisme kanan sedang menguat dan algoritma media digital menjadi kekuatan baru yang ikut menentukan arah opini publik.
Dalam sistem demokrasi yang secara prosedural menjunjung prinsip one man one vote, kekuatan-kekuatan transaksional para pemilik modal tetap bekerja di belakang layar. Bagi mereka, siapa yang menjadi presiden bukan persoalan utama selama kepentingan ekonomi tetap terjamin.
Jika apa yang terjadi di Amerika dapat diperbandingkan dengan Indonesia, pertanyaan berikutnya: bagaimana situasi seperti itu menjadi mungkin?
Bagi Indonesia, jawabannya tidak dapat dilepaskan dari cara kita memahami transisi dari Orde Baru ke era pasca-Orde Baru. Kini, semakin terlihat bahwa periode politik yang disebut Reformasi telah berakhir. Kolusi, korupsi, dan nepotisme tetap berlangsung, sementara rezim militer kembali menguat di bawah kekuasaan Prabowo.
Gejala itu telah lama dibaca oleh sejumlah intelektual Indonesia. Pada awal 2000-an, almarhum Ignas Kleden menyebutnya sebagai political change without change in politics. Pergantian rezim memang terjadi, tetapi cara politik bekerja tak berubah. Almarhum Mochtar Pabottingi bahkan sejak awal menyebut periode setelah lengsernya Soeharto sebagai “bablasan Orde Baru.”
Pandangan kedua intelektual itu seperti tak memperoleh gaung. Politik dianggap berjalan baik-baik saja. Harapan baru kemudian diletakkan pada Joko Widodo (Jokowi). Namun, harapan itu runtuh ketika Jokowi, yang dipandang membawa pembaruan, menelikung demokrasi di tengah jalan. Melalui seluruh kekuatan yang dimilikinya sebagai presiden, ia memenangkan Prabowo yang berpasangan dengan putranya, Gibran Rakabuming Raka.
Hari-hari ini, apakah kita sedang mengalami apa yang menjadi tema Festival Lima Gunung: “Makin Goblog Bareng?“
Sulit membantah bahwa kita sedang berada dalam sebuah situasi yang penuh paradoks. Belum genap dua tahun memerintah, Prabowo terus mengharu-biru ruang publik melalui berbagai program yang seolah berjalan tanpa hambatan, meskipun fakta-fakta di lapangan menunjukkan banyak persoalan dan potensi kegagalan.
Melihat polanya, ketika dana pemerintah didistribusikan kepada pihak-pihak yang loyal terhadap presiden, sulit untuk tidak menduga bahwa ujung dari berbagai program populis yang bersifat top-down itu adalah kebutuhan membangun dukungan untuk memenangkan Pemilu 2029.
Ketika hampir seluruh cabang kekuasaan dikuasai dan orang-orang yang mengisinya dipilih terutama karena loyalitas, Prabowo dapat melakukan apa saja. Di luar istana, kekuatan politik yang masih tersisa hanyalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kelompok-kelompok masyarakat sipil, serta individu-individu kritis. Belum lama ini, mereka disebut Prabowo sebagai “Londo Ireng”: wartawan, aktivis LSM, dan para pengamat.
Sebutan itu bukan sekadar umpatan. Selama ini, kita telah melihat pola komunikasi Prabowo yang memperlihatkan beberapa ciri. Ia berbicara dalam bentuk monolog, tidak memerlukan umpan balik, membesar-besarkan sesuatu meskipun faktanya sering kali berkebalikan, serta menggunakan kata-kata kasar dan istilah-istilah vulgar untuk menyerang mereka yang bersikap kritis. “Londo Ireng” hanyalah istilah terakhir yang muncul dalam pola komunikasi itu.
Apakah pola komunikasi tersebut sekadar gaya, atau sesungguhnya merupakan strategi politik penyerangan dan penaklukan?
Saya cenderung pada kemungkinan yang kedua. Seperti Trump, Prabowo tampaknya mengetahui bahwa yang ditunggu sebagian publik bukanlah ketepatan fakta, melainkan thrilled—perasaan terpancing, tergerak, dan memperoleh kepuasan sebagaimana dijelaskan Butler. Pada saat itulah falsehood bekerja, bukan karena dipercaya sebagai kebenaran, melainkan mampu membangkitkan rasa puas dan rasa keterwakilan.
Euforia setelah tumbangnya Soeharto pada Mei 1998 dan lahirnya Reformasi membuat publik seolah-olah telah memasuki alam demokrasi: sistem multipartai, pemilihan langsung, dan prinsip one man one vote. Namun, tanpa banyak disadari, kekuatan-kekuatan lama terus bekerja di balik layar. Pemilu berubah menjadi arena para pollster, algoritma semakin menentukan arah opini publik, dan nalar kritis publik perlahan terkikis.
Barangkali, karena itulah sebutan “Londo Ireng” tak berhenti sebagai sebuah kata. Sebutan itu menandai cara kekuasaan memandang mereka yang tetap memilih bersikap kritis: wartawan, aktivis LSM, dan para pengamat. Mereka adalah sebagian kecil yang belum ikut larut dalam falsehood.(*)
