Lewat puisi pendeknya, Wiji Thukul mengingatkan bahwa kemerdekaan kehilangan makna ketika kekuasaan kembali menindas. Di tengah menguatnya militerisme, penyempitan ruang publik, dan terkonsolidasinya kembali kekuatan lama, Indonesia menghadapi gejala yang oleh Sukidi disebut sebagai kembalinya fasisme. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah kegelisahan itu nyata, melainkan bagaimana melawan ketika kekuasaan semakin terkonsentrasi dan ruang perlawanan kian terbatas.
Riwanto Tirtosudarmo | Peneliti Sosial Independen
Kemerdekaan itu nasi.
Dimakan jadi tai.
Menurut Wahyu Susilo, adik Wiji Thukul, kalimat itu dibacakan kakaknya pada sebuah perayaan hari kemerdekaan di kampungnya, Solo, pada awal 1980-an. Gara-gara puisi pendek itu, Wiji digelandang Babinsa dan diinterogasi di Koramil Jebres.
Hari-hari ini, saya membayangkan bertemu dengan Wiji. Puisi apa yang akan dibacakannya pada HUT ke-81 RI?
Pagi tadi, saya menghadiri perayaan 17 Agustus di lapangan RW kami di Rawamangun. Kalau tidak berhalangan, saya berusaha mengikuti acara perayaan hari kemerdekaan bersama para tetangga. Selalu ada rasa khidmat dan bangga memiliki sebuah negeri yang berhasil mengusir penjajah.
Seperti umumnya tempat-tempat lain di Jakarta, tetangga-tetangga kami datang dari berbagai daerah. Lingkungan ini tidak tergolong kaya, tetapi juga tak miskin.
Setelah dari lapangan RW, saya menyalakan televisi. Upacara kenegaraan dari Istana Merdeka sedang berlangsung.
Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara. Barisan pengibar bendera bergerak rapi. Pasukan militer berdiri tegak. Semuanya tampak dipersiapkan dengan sangat baik, megah, hampir tanpa cacat.
Tetapi, ada sesuatu yang terasa hilang. Daya hidup. Semangat kemerdekaan. Semua terkesan diatur secara formal dan kaku.
Saya lalu bertanya-tanya: barangkali apa yang ditampilkan dalam upacara kenegaraan di Istana itu adalah sesuatu yang sedang kembali dihidupkan oleh Prabowo—militerisme.
Semalam, di Makarya Toko Buku Gramedia Matraman, Sukidi—doktor lulusan Harvard University—menyampaikan orasi kebudayaan “Merdeka dari Fasisme”. Orasi itu menjadi bagian pokok dari peluncuran buku kumpulan esai dan wawancara Wiji, Indonesia Belum Merdeka.
Menurut Sukidi, dalam usianya yang ke-81 tahun, Indonesia telah memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara fasis.
Saya tiba-tiba merasa dua peristiwa itu bertemu: upacara kemerdekaan di Istana yang begitu militeristik dan orasi Sukidi tentang fasisme.
Menurut Sukidi, karakter pertama dari fasisme adalah militerisme. Di bawah kekuasaan Prabowo, militerisme merayap secara gradual dan masif merasuki ruang-ruang politik, sosial, pendidikan, ekonomi, dan bisnis. Indonesia, dalam pandangan Sukidi, telah secara sempurna menjadikan dirinya sebagai negara fasis.
Prabowo adalah seseorang yang secara sadar memilih militer sebagai profesinya. Baginya, nasionalisme identik dengan kepahlawanan dalam peperangan bersenjata. Playbook yang menjadi pegangannya diperoleh dari pendidikan militernya di Magelang, Fort Bragg dan Fort Benning di Amerika Serikat, serta di Jerman. Ia juga dibentuk oleh pengalaman dalam operasi-operasi penumpasan gerakan kemerdekaan di Papua, Aceh, dan Timor Timur.
Musuh-musuh militernya adalah para pejuang kemerdekaan bangsanya sendiri. Mereka berjuang untuk merdeka dari penindasan rezim Orde Baru. Penindasan itu kemudian diteruskan oleh rezim-rezim bablasan Orde Baru hingga sekarang, terutama di Papua.
Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan kredo menentang semua bentuk penindasan sebuah bangsa terhadap bangsa lain. Namun, Indonesia terbukti mengingkari kredonya sendiri. Tak ada perwujudan yang lebih tepat dari heroisme militeristik yang secara ironis mengingkari kredo Proklamasi Kemerdekaan, selain Prabowo sendiri.
Tetapi, militerisme bukan satu-satunya persoalan.
Apa yang ditentang Wiji dan berbagai elemen masyarakat terhadap rezim Orde Baru sejak 1980-an akhirnya berujung pada tumbangnya Presiden Soeharto pada Mei 1998. Hari ini, apa yang dahulu mereka lawan itu hidup kembali dalam bentuk yang lebih nyata dan brutal.
Wiji bekerja sebagai buruh dan tidak tamat SMA karena orang tuanya tak mampu membayar uang sekolah. Ia mengatakan bahwa rezim Orde Baru adalah rezim yang antiakal sehat.
Ia menuliskan kalimat yang sampai hari ini terasa mengganggu:
“Kamu tidak akan mengerti arti fasisme sebelum sepatu tentara menempel di jidat.”
Antiakal sehat, atau dalam bahasa Sukidi, antiintelektualisme, adalah karakter lain dari fasisme.
Fasisme tak menghendaki dialog. Tidak menghargai pertukaran pikiran secara setara. Ia bekerja melalui propaganda.
Hari ini, propaganda memiliki perangkat yang jauh lebih canggih dibanding ketika Hitler berkuasa di Jerman dan Eropa, atau ketika fasisme Jepang berkembang di Asia. Teknologi informasi memungkinkan propaganda bekerja dengan daya penetrasi yang sangat kuat. Kebohongan bahkan dapat diubah seolah-olah kebenaran.
Dalam era post-truth, falsehood atau kedustaan justru menjadi panutan publik. Akal sehat dijungkirbalikkan melalui propaganda, teror, intimidasi, kriminalisasi, pembungkaman, pencekalan, penahanan, penculikan, dan penghilangan paksa.
Wiji, yang sampai sekarang tidak diketahui rimbanya, adalah salah satu korban fasisme Orde Baru yang, menurut Sukidi, dilahirkan kembali secara lebih masif.
Mungkin karena itu pula Sukidi menyebut Wiji sebagai inspirasi. Saya sangat setuju.
Wiji adalah inspirasi bagi kita yang masih bisa bernapas dalam sebuah negeri yang, menurut Sukidi, telah mengadopsi fasisme pada usianya yang ke-81.
Dalam situasi yang represif hanya ada satu kata, kata Wiji: Lawan. Sukidi menambahkan satu kata: Lawan Fasisme.
Bila diingat, pada 1990-an Wiji sudah menggunakan kosakata fasis, yang sepertinya belum digunakan aktivis lain. Ketika akhirnya Soeharto, simbol musuh utama saat itu, tumbang dan Indonesia memasuki era Reformasi, kata “fasis” sama sekali tidak ada.
Bersamaan dengan itu, Wiji hilang. Ia tidak ada ketika perubahan politik berlangsung pasca-Orde Baru. Ia tidak menyaksikan bagaimana Reformasi yang waktu itu dianggap sebagai jalan keluar dari kekuasaan otoriter, sekarang terbukti gagal dan Orde Baru dengan muka fasisnya kembali menguasai Indonesia.
Saya sering membayangkan, jika Wiji saat itu masih ada, apakah ia akan setuju dengan kata “reformasi” yang memang mengesankan perubahan, tetapi tidak bersifat mendasar? Apakah ia akan menyerukan kata “revolusi”, karena untuk melawan fasisme tidak cukup hanya dengan reformasi?
Saat perubahan politik yang cepat pasca-1998 itu, seingat saya, hanya Marsilam Simanjuntak yang meminta Golkar dibubarkan sebagai bagian dari tuntutan Reformasi. Tetapi, kita tahu Golkar tetap berdiri tegak, dan kemudian menjadi bagian penting dari pembajakan demokrasi yang sekarang kita lihat akibatnya.
28 tahun setelah Soeharto tumbang, kita kembali melihat militerisme memperoleh tempat yang semakin besar dalam kehidupan politik. Sementara, ruang publik dan kebebasan sipil kian menyempit.
Dari sinilah perjalanan politik Indonesia setelah Reformasi menjadi penting untuk dilihat kembali. Menjelang akhir masa pemerintahannya, Presiden Jokowi dengan lihai memanipulasi politik sedemikian rupa. Politik tidak ada bedanya dengan bisnis yang harus didasari oleh kalkulasi untung-rugi. Bagi Jokowi, tak ada yang tak mungkin dalam politik. Tidak ada barang sakral. Semua bisa diatur. Semua bisa dimanipulasi untuk mencapai tujuan.
Harus diakui bahwa Prabowo tidak akan menang dalam Pemilihan Presiden 2024 tanpa cawe-cawe Jokowi. Pemasangan Gibran sebagai wakil presiden adalah taktik Jokowi untuk mengikat Prabowo.
Sampai hari ini, Jokowi terbukti masih tokoh politik yang tidak bisa dikesampingkan. Soal ijazah palsu yang terus diramaikan orang itu hanya satu contoh konyol. Betapa publik terus diingatkan bahwa Jokowi tetap eksis di panggung politik Indonesia.
Tak kurang dari seorang yang menyebut dirinya sebagai ahli telematika, seorang budayawan tersohor, dan seorang pengacara beken yang terus bermain dalam serial dagelan tidak lucu “Ijazah Palsu” Jokowi. Mungkin fenomena ini hanya refleksi dari keabsurdan politik Indonesia. Ketika Prabowo menunjukkan gaya dan arah politiknya sendiri yang tampaknya tak lagi sejalan dengan kemauan Jokowi, menjadi pertanyaan apakah unholy alliance yang mereka bangun menjelang Pilpres 2024 sudah berakhir?
Apa pun jawabannya, tampaknya Prabowo memang bergerak sendiri dengan mengerahkan semua kekuatannya, terutama jaringan militer. Perluasan peran militer ke semua lini secara masif, yang ditengarai Sukidi sebagai perubahan Indonesia menjadi negara fasis, mengkhawatirkan banyak pihak, termasuk barangkali Jokowi. Ia terlihat bergerak sendiri dengan berkampanye ke daerah-daerah dengan bendera PSI, partai yang diketuai anak bungsunya, Kaesang Pangarep.
Saat ini, tidak dapat ditutupi semakin tingginya ketidakpastian masa depan politik di Indonesia. Kondisi tersebut sejalan dengan kecenderungan meningkatnya kerentanan kondisi perekonomian dan kebijakan fiskal yang dinilai tidak prudent lagi.
Menguatnya militerisme dan otoritarianisme sebagai karakter fasisme tak pelak lagi telah menyempitkan ruang publik dan kebebasan sipil. Keresahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo yang dinilai tidak transparan dan akuntabel seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), semakin represifnya kehidupan politik, serta memburuknya ekonomi nasional telah memicu berbagai bentuk protes.
Dalam beberapa bulan terakhir, kegelisahan itu muncul dalam bentuk yang lebih akademik dan intelektual. Konferensi Republik diselenggarakan oleh koalisi masyarakat sipil dan para akademisi di Yogyakarta dan Jakarta.
Pada 13 Agustus lalu, bertempat di TIM Jakarta, sejumlah akademisi yang tergabung dalam Forum Intelektual Antar Disiplin (FIAD), memublikasikan hasil pertemuannya dalam bentuk manifesto Pendirian Intelektual berjudul “Menuju Indonesia Baru”. Dokumen ini berisi kajian akademik tentang berbagai isu strategis beserta solusinya.
Kedua reaksi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sipil dan kaum intelektual tidak pasif terhadap sirkulasi kekuasaan politik nasional yang dirasakan mampet. Mekanisme check and balance pun dinilai sedang macet. Kekuasaan politik hampir total berada di tangan Prabowo, yang juga memusatkan sumber daya ekonomi di tangannya.
Saya membayangkan bertemu Wiji pada hari perayaan kemerdekaan yang ke-81. Imajinasi saya tidak sampai untuk membayangkan apa yang akan ia lakukan melihat negerinya kembali dikangkangi militer setelah hampir dua dekade sejak Orde Baru, ketika presiden silih berganti setiap lima tahun.
Barangkali Wiji akan berada dalam kelompok yang mendukung Gus Dur. Presiden ketiga Indonesia itu mendeklarasikan Dekrit Rakyat dan membubarkan MPR-DPR yang dianggapnya berisi kaum reformis gadungan yang ingin mengembalikan Orde Baru.
Kita tahu upaya Gus Dur gagal total. Apa yang dikhawatirkan pun terbukti. Sejak itu, Orde Baru kembali merayap. Dalam waktu dua dekade, ia kembali menguasai negeri ini.
Dalam orasi kebudayaannya, Sukidi menganjurkan para pendengarnya untuk mengatakan tidak kepada militerisme. Saya menduga bila Wiji masih ada hari ini, saran Sukidi pastilah dianggapnya terlalu lemah. Saya membayangkan Wiji menginginkan perlawanan yang lebih revolusioner. Bukan sekadar mengubah tata kelola politik seperti yang disarankan oleh para akademisi dan kaum intelektual.
Mungkin Wiji akan menyerukan revolusi.
Barangkali ia akan bertanya, untuk apa reformasi jika pada akhirnya kekuatan lama hanya berganti wajah dan kembali menguasai negeri ini?
Saya membayangkan Wiji memimpin sebuah gerakan perlawanan yang beroperasi di bawah tanah, seperti di Prancis dan Italia ketika kedua negeri itu berada di bawah sepatu lars tentara fasis Jerman. Saya tak tahu apakah bayangan itu benar. Saya hanya mencoba membayangkan seorang penyair yang sejak awal telah menggunakan kata “fasis” ketika banyak orang belum menggunakannya, seorang penyair yang kemudian hilang dan tak pernah diketahui rimbanya.
Hari ini, pada usia kemerdekaan yang ke-81, kita kembali mendengar kata fasisme. Kita kembali berbicara tentang militerisme. Kita kembali melihat ruang publik menyempit, kebebasan sipil tertekan, dan kekuasaan semakin terkonsentrasi.
Lalu, apa yang akan dikatakan Wiji?
Barangkali, ia tidak akan menulis puisi pada 17 Agustus 2026. Ia hanya akan mengucapkan satu kata yang pernah ditulisnya ketika situasi represif menguasai negeri ini.
Lawan.(*)
